Pakar Tidak Setuju Larangan Mudik, Harusnya Bagaimana?

 


Popnesia.comLarangan mudik kembali dilakukan Pemerintah di saaat pandemi COVID-19 yang belum usai. Di Jawa Tengah titik-titik penyekatan sudah disiapkan, meski demikian pakar transportasi menilai pemerintah tidak perlu mengeluarkan larangan lagi.

Larangan mudik untuk masa Idul Fitri itu tertuang lewat peraturan Menhub No PM 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 H pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.

Menanggapi aturan larangan mudik, di Jawa Tengah disiapkan 85 pos penyekatan yang 14 diantaranya berada di perbatasan antar Jawa Tengah dengan provinsi lain yaitu:

Jateng-jabar
1. Tol Pejagan
2. Pantura: Pangkalan truk Kecipir, Brebes
3. Selatan: Patimuan, Cilacap.

Jateng-DIY
4. Jalur Selatan di Bagelen, Purworejo
5 . Jalur Tengah di Salam , Magelang
6. Selatan di Prambanan, Klaten.

7. Tol Sragen

8. Pantura di Sarang, Rembang

9. Cepu, Blora
10. Selatan ada di Cemorokandang, Karanganyar
11. Nambangan, Wonogiri
12. Sambungmacan, Sragen.


"Tol dan arteri akan disekat.Plat B akan kami kembalikan. Antar kota saja silakan. Provinsi saja, dari Jakarta, Jatim, Jabar, DIY tidak boleh masuk. Sama tahun lalu, penyekatan," jelas Rudy.Dalam SE Menhub tersebut ada pengecualian untuk kendaraan pelayanan distribusi logistik dan pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan nonmudik, yaitu bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil yang didampingi oleh satu orang anggota keluarga, dan kepentingan persalinan yang didampingi maksimal dua orang.

Selain itu, pelaku perjalanan orang lintas kota/kabupaten/provinsi/negara selama bulan Ramadan dan idul fitri wajib memiliki print out surat izin perjalanan.

Sementara itu Pakar transportasi nasional, Djoko Setijowarno, menilai larangan mudik itu akan memberatkan para pekerja lepas dengan upah mingguan. Mereka terpaksa tinggal di daerah tempat bekerja tanpa penghasilan.

"Bagi pekerja konstruksi penghasilan mingguan di manapun berada, akan mengalami masa jeda sekitar dua minggu tidak bekerja di masa lebaran. Tidak dapat pulang kampung halaman dan tidak ada jaminan hidup selama dua minggu berada di lokasi pekerjaan," ujar Djoko kepada wartawan di Solo, Kamis (8/4).

"Siapa yang bakal menanggung ongkos hidup selama dua minggu tersebut. Padahal, penghasilan mingguan hanya cukup menutup kebutuhan hidup dirinya di perantauan dan dikirim keluarga di kampung halaman selama seminggu," lanjutnya.

"Frasa larangan diganti dengan pengaturan dan pengendalian karena masyarakat sudah alergi dengan frasa larangan. Jadi cukup dengan pengaturan saja," ujarnya.Ia juga menyarankan agar frasa 'larangan' Diganti saja dengan 'pengaturan' dan 'pengendalian'. Hal itu karena masyarakat sudah mulai jenuh dengan larangan-larangan di masa pandemi.

Kemudian ia mengusulkan yang mengeluarkan aturan lebih baik Satgas Penanganan COVID-19. Hal itu juga berkaitan dengan satgas yang sudah membagi kategori zona kerawanan penyebaran COVID-19. Karena komentar atau aturan dari beberapa daerah kadang berbeda.

"Mau dikarantina selama 14 hari dan jika hasil tes rapid ketahuan positif, disuruh masuk RS dengan biaya sendiri. Aturan ini membikin siapapun yang akan ke Singapura harus berkalkulasi dengan matang di masa pandemi ini," ujar Djoko.Ia menawarkan ada negara yang bisa ditiru soal aturan keluar masuk daerah namun tanpa larangan, yaitu Singapura. 

Di sana tidak dilarang masuk negaranya namun ada aturan karantina 14 hari dan jika positif Corona harus ke rumah sakit dengan biaya sendiri."Lha ini menteri-menteri tertentu berkomentar dan berbeda-beda pula. Para menteri terkait dan para kepala daerah cukup memberi atau menyampaikan masukan secara senyap atau tertulis kepada ketua satgas, kemudian diproses dan terbitlah aturan dari satgas. Mestinya begitu saja," ujar Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) tersebut.

(detik.com)

Subscribe to receive free email updates: