Fakta - Fakta Terkuaknya Peran Azis Syamsuddin Sebelum Penyidik KPK Peras Wali Kota Tanjungbalai, Berikut Fakta dan Kronologinya



Popnesia.com - Penyidik KPK dari Polri AKP Stepanus Robin Pattuju ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus penerimaan suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap ada peran Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin sebagai yang memperkenalkan kedua pihak.

Dalam kasus ini, Walkot Tanjungbalai diduga memberi uang sebesar Rp 1,5 miliar agar SRP membantu penyelidikan kasus korupsi di Tanjungbalai dihentikan.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap kronologi perkara ini. Pada Oktober 2020, M Syahrial dan Stepanus bertemu di rumah dinas Wakil Ketua DPR, Azis Syamsudin (AZ). Dalam pertemuan itu Azis meminta Stepanus membantu M Syahrial.

"Pada Oktober 2020 SRP melakukan pertemuan dengan MS di rumah dinas AZ, Wakil Ketua DPR di Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut AZ memperkenalkan SRP dengan MS terkait penyelidikan dugaan korupsi di pemerintahan Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," kata Firli di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021).

Firli mengatakan M Syahrial dan Stepanus sepakat untuk membuat komitmen. M Syahrial bersedia memberikan uang sejumlah Rp 1,5 kepada SRP.

"Menindaklanjuti pertemuan di rumah AZ, kemudian SRP diperkenalkan kepada MS untuk bisa membantu permasalahannya. SRP bersama MH sepakat untuk membuat komitmen dengan MS terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di pemkot tanjung balai untuk tidak ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyiapkan uang sebesar Rp 1,5 miliar," kata Firli.

"MS menyetujui permintaan tersebut dengan mentransfer uang secara bertahap kurang lebih 59 kali transfer kepada rekening milik saudara RA teman dari saudara SRP dan juga MS memberikan uang secara tunai kepada SRP sehingga total uang yang telah diterima oleh SRP kurang lebih Rp 1,3 miliar," kata dia.M Syahrial kemudian mentransfer uang itu kepada Stepanus secara bertahap. Total uang yang telah diterima Stepanus sebanyak Rp 1,3 M. Namun penerima bukan atas nama Stepanus, melainkan atas nama Riefka Amalia (RA) yang merupakan pihak swasta.

"Pembukaan rekening bank oleh RSP dengan menggunakan nama RA dimaksud telah disiapkan sejak Juni 2020 atas inisiatif MH," sambungnya.

Setelah uang diterima Stepanus, Stepanus meyakinkan bahwa KPK tidak akan melanjutkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Tanjungbalai itu.

"Setelah uang diterima SRP kembali menegaskan kepada MS dengan jaminan kepastian bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Pemkot Tanjungbalai tidak akan ditindaklanjuti oleh KPK," kata dia.

"Dari uang yang telah diterima oleh SRP dan dari MS lalu diberikan kepada MH sebesar RP 325 juta dan Rp 200 juta. MH juga diduga menerima dan pihak lain sekitar Rp 200 juta. Sedangkan SRP dari bulan Oktober 2020 sampai dengan April 2021 juga diduga telah melakukan penerimaan uang dari pihak lain melalui transfer rekening bank atas nama RA kurang lebih Rp 438 juta. Ini akan kami dalami," tambahnya.

Azis Syamsuddin Diduga Kenal Penyidik KPK dari Ajudan

KPK mengatakan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin merupakan sosok yang mengenalkan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) dengan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial(MS). Bagaimana Azis bisa mengenal Stepanus?

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan Azis diduga kenal dengan Stepanus dari ajudannya. Ali menyebut ajudan Azis dan Stepanus sama-sama anggota Polri.

"Diduga kenal yang bersangkutan dari ajudan AZ, yang juga anggota Polri," kata Ali, Jumat (23/4/2021).

Stepanus merupakan penyidik KPK dari Polri. Ali mengatakan KPK akan mendalami lebih lanjut soal perkenalan Azis dan Stepanus di tahap penyidikan.
"Nanti akan didalami lebih lanjut pada tahap pemeriksaan di penyidikan," ujarnya.

KPK kembali mengungkap perkara suap-menyuap seorang kepala daerah. Namun bedanya kali ini yang menerima suap malah penyidik KPK sendiri.
Penyidik KPK dari kepolisian atas nama AKP Stepanus Robin Pattuju dijerat sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial. AKP Robin menjanjikan penghentian perkara yang diduga menjerat Syahrial di KPK.

Dalam konferensi pers di KPK pada Kamis, 22 April 2021, Ketua KPK Firli Bahuri menyebutkan kasus itu bermula dari pertemuan AKP Robin dengan M Syahrial di kediaman Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Firli menyebut tujuan Azis Syamsuddin mengenalkan penyidik KPK itu karena KPK tengah mengusut perkara di Pemkot Tanjungbalai yang dipimpin M Syahrial.

KPK pun menjerat ketiganya sebagai tersangka. AKP Robin dan Maskur sebagai penerima suap dan Syahrial sebagai pemberi suap. Yang menjadi pertanyaan besar yaitu mengenai peran Azis Syamsuddin. Apa urusan seorang Wakil Ketua DPR mengenalkan penyidik KPK ke kepala daerah yang tengah bermasalah hukum?

Hal ini pulalah yang menjadi pertanyaan bagi Boyamin Saiman sebagai koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Dia pun mendesak KPK mengusut lebih jauh peran dari Azis Syamsuddin dalam kasus ini.

"Nah kalau bicara apa yang bisa sesuatu yang kira-kira KPK dapat memproses lebih lanjut terkait dugaannya keterkaitan dengan Azis Syamsuddin, bisa dengan pasal menghalangi penyidikan," kata Boyamin kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).

Menurut Boyamin, ada dua pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang bisa digunakan KPK terkait Azis. Apa saja?

"Tapi kan berdalih alasannya waktu itu kan masih penyelidikan, tapi apa pun proses menghalangi penyidikan itu adalah secara keseluruhan. Karena istilahnya menghalangi penegakan hukum. Nah,obstruction of justice itu bisa dikenakan dengan Pasal 21," ucap Boyamin.

"Nah, kedua bisa dengan Pasal 15, istilahnya dengan istilah permufakatan jahat atau persekongkolan. Karena apa pun ini kan seperti dalam kasus ini seakan-akan untuk menghalangi proses berikutnya," imbuh Boyamin.

Boyamin mendesak KPK mencari bukti pembicaraan dalam pertemuan di rumah Azis Syamsuddin itu. Menurutnya, hal itu dapat digunakan KPK dalam membangun konstruksi peristiwa.

"Jadi prinsipnya ini dari sisi maksimalnya, nanti bentuknya dikonstruksikan begini, KPK harus menemukan bukti bahwa pertemuan itu diinisiasi oleh Azis Syamsuddin, terus kemudian juga ada permintaan kepada SRP untuk membantu MS. Kemudian juga sampai tahapan tertentu, bahkan masih melakukan monitoring, memantau proses pembicaraan-pembicaraannya dan terakhir sampai pada level mengetahui ideal-nya, misalnya berkaitan dengan uang itu, jadi harus sampai ke sana," ucap Boyamin.

"Nah apakah kemudian Azis Syamsuddin pasti melakukan dua pasal itu tadi? Justru itulah tantangan bagi KPK untuk mendalami dan menemukan bukti proses-proses yang saya sebutkan tadi, seluruh proses inisiasi, terus aktif melakukan pembicaraan, bahkan ada permintaan, terakhir mengetahui proses deal anggarannya," imbuhnya

Penyidik KPK Diduga Tak Sendiri Saat Bertemu Azis Syamsuddin

Ada dugaan penyidik KPK dari Polri,AKP Stepanus Robin Pattuju, tidak sendirian saat menemui Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial di kediaman Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

"Tidak menutup kemungkinan pelakunya bukan tunggal. Ini pun akan kita dalami terkait dengan seluruh peristiwa, kalau kita ingin tahu apa perbuatan tentu kita harus lihat kapan kejadian, di mana kejadian, siapa yang masuk dalam peristiwa itu," ujar Ketua KPK Firli Bahuri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021).

Firli menyampaikan itu untuk menjawab pertanyaan mengenai ada dugaan 7 penyidik KPK lain ikut menemui Syahrial di kediaman Azis Syamsuddin. Memang dalam kronologi awal perkara yang disampaikan Firli bila pertemuan awal AKP Robin dengan Syahrial adalah atas peran Azis Syamsuddin.

"Tadi tentu sudah dikatakan pertemuan antara AZ (Azis Syamsuddin), SRP (Stepanus Robin Pattuju) dan MS (M Syahrial) di kediaman AZ ini juga akan menjadi PR kita yang harus kita tuntaskan dan kawal KPK," imbuh Firli.

Selain itu, ada pertanyaan tentang dugaan percakapan salah satu Komisioner KPK dengan Syahrial. Perihal ini, Firli mengaku akan menelusurinya.

"Tentu saya baru tahu dari kawan-kawan (soal adanya percakapan itu), tetapi ini menjadi PR kita untuk mendalami. Saya tidak tahu apakah betul ada komunikasi, kalau pun ada, apa bentuk komunikasinya? Apakah komunikasi ini dalam rangka pelaksanaan tugas atau komunikasi bentuk lain?" ujar Firli.

"Jadi tolong kami dibantu dan ini akan kita dalami tentu seperti yang saya katakan. Pengungkapan suatu perkara sangat tergantung pada kecukupan bukti dan keterangan saksi," imbuh Firli.

Ramai-ramai anggota DPR mengkritik kasus penyidik KPK diduga menerima suap dari Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang menyeret nama Wakil Ketua DP RAzis Syamsuddin. Azis diduga memfasilitasi pertemuan keduanya.

Anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera miris terhadap kasus ini. Sejatinya KPK adalah lembaga yang antikorupsi, tapi malah diduga menerima suap.
"Kasus suap penyidik KPK kasus luar biasa. Ini seperti pagar makan tanaman," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (23/4/2021).

Sementara itu, anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman meminta KPK mengevaluasi pengawasan internal. Habiburokhman mengkritik oknum penyidik KPK tersebut.

"Ini juga bukan yang pertama. Kritik kita ke oknumnya, itu ibarat pagar makan tanaman. Kalau kepada KPK sebagai lembaga, kita apresiasi karena KPK tak ragu menindak cepat, tegas, dan transparan. Ke depan sama-sama kita evaluasi mekanisme pengawasan internal yang ideal seperti apa," ujar Habiburokhman.

Kini, M Syahrial dan Stepanus Robin Pattuju telah ditetapkan tersangka oleh KPK. KPK mengatakan Azis Syamsuddin-lah yang memperkenalkan M Syahrial dan Stepanus. Perkenalan itu terjadi dalam pertemuan yang digelar di rumah dinas Azis Syamsuddindi Jakarta Selatan.

"Dalam pertemuan tersebut, AZ memperkenalkan SRP dengan MS karena diduga MS memiliki permasalahan terkait penyelidikan dugaan korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang sedang dilakukan KPK agar tidak naik ke tahap penyidikan dan meminta agar SRP dapat membantu supaya nanti permasalahan penyelidikan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh KPK," kata Firli dalam jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/4/2021).

KPK mengungkapkan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) dan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju bertemu pertama kali di rumah dinas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. KPK pun akan mengusut keterlibatan Azis Syamsuddin.

"Sebagaimana kita tadi sampaikan, kita akan dalami Bagaimana keterkaitan antara saudara AZ, SRP dan MS yang telah melakukan pertemuan," kata Firli Bahuri.

Azis Syamsuddin sudah dihubungi pukul 10.25 WIB hari ini. Dia sempat mengangkat telepon, namun kemudian menutupnya dengan alasan sedang berada di sebuah acara.


Formappi Dorong MKD DPR Selidiki Azis Syamsuddin

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin disebut menjadi perantara Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial dengan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) meminta dugaan ini diselidiki tuntas.

"Yang memalukan di sini tentu saja bagaimana jabatan berkelas setingkat pimpinan DPR justru dilecehkan oleh Azis dengan memerankan fungsi sebagai makelar kasus," kata Ketua Formappi Lucius Karus, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/4/2021).

Lucius menyebut pertemuan yang difasilitasi itu merupakan persekongkolan jahat. Tindakan itu, kata Lucius, justru menguatkan persepsi publik terkait pelemahan KPK oleh DPR.

"Pertemuan yang cenderung merupakan persekongkolan jahat itu pula menjadi bukti bahwa inisiatif DPR merevisi UU KPK yang dianggap melemahkan KPK bukan hanya pepesan kosong. Dugaan keterlibatan Azis seolah mengatakan bahwa DPR tak hanya sukses mengubah regulasi tentang KPK tetapi juga menjadi kelompok pertama yang memanfaatkan regulasi yang melemahkan itu sekaligus mendapatkan keuntungan dari pelemahan KPK itu," ujarnya.

Oleh karena itu, Lucius meminta dugaan keterlibatan Azis Syamsuddin diusut tuntas sesegera mungkin. Hal ini sekaligus membuktikan kalau KPK tidak bisa dilemahkan oleh DPR.

"Saya kira dugaan keterlibatan Azis dengan konstruksi pelibatan sebagai fasilitator atau makelar ini merupakan sesuatu yang krusial dan penting untuk ditangani cepat oleh KPK. Ini merupakan ujian terhadap KPK apakah betul lembaga itu lemah dan di bawah kendali lembaga tinggi seperti DPR? Proses yang terlalu lama terkait dugaan keterlibatan Azis hanya akan semakin menguatkan kecurigaan bahwa KPK memang lemah dan dikendalikan," ujarnya.

"Proses hukum cepat KPK atas Azis juga mesti dilakukan cepat untuk menyelamatkan marwah DPR. Di tengah krisis kinerja yang diperlihatkan DPR saat ini, pengungkapan kasus seperti yang diduga melibatkan Azis ini akan semakin membuat DPR tercoreng dan kian tidak dipercayai publik," lanjutnya.

Lebih lanjut, Lucius juga berharap Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR untuk berinisiatif melakukan penyelidikan.

"Untuk urusan penegakan kehormatan DPR ini kita menaruh harapan pada MKD, walaupun rasanya sulit sekali untuk berharap banyak karena kasus ini saja sudah merapuhkan kepercayaan terhadap DPR secara keseluruhan termasuk MKD itu. Kalaupun MKD berinisiatif melakukan penyelidikan, kecurigaan upaya itu justru akan menghambat proses hukum akan muncul," ucapnya.

"Karena itu saya kira kita mendorong proses hukum yang harus didahulukan untuk memastikan apakah Azis Syamsuddin benar-benar terlibat dalam persekongkolan jahat dengan penegak hukum dan juga pelaku tindak pidana suap M. Syahrial?" tuturnya.

(detik.com)

Subscribe to receive free email updates: