Berpotensi Blunder, Jokowi Gaungkan Benci Produk Luar Negeri, Begini Penjelasan Mendag Pemicunya

Popnesia.com - Presiden Joko Widodo meminta sikap mencintai produk dalam negeri untuk lebih digaungkan. 

Bahkan Presiden meminta agar kebencian pada produk-produk luar negeri juga digaungkan.  

Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa mencintai produk Indonesia saja tidak cukup sehingga kampanye benci barang luar negeri harus digaungkan.

"Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi saat membuka rapat kerja nasional Kementerian Perdagangan tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Jokowi menyebut, kampanye cinta produk Indonesia dan benci produk luar negeri penting dikumandangkan supaya masyarakat loyal terhadap hasil karya anak negeri.

"Bukan hanya cinta, tapi benci. Cinta barang kita, benci produk dari luar negeri. Sehingga betul-betul masyarakat kita menjadi konsumen yang loyal sekali lagi untuk produk-produk Indonesia," ujarnya.

Selain kampanye, Jokowi menyebut ada sejumlah langkah lainnya yang bisa ditempuh untuk mengembangkan pasar produk nasional, seperti memberikan ruang kepada produk-produk hasil usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

Jokowi tidak ingin ruang depan atau lokasi-lokasi strategis di pusat perbelanjaan justru diisi oleh merk-merk luar negeri.

Menurut dia, sudah saatnya menggeser produk yang berasal dari luar ke tempat yang tidak strategis dan mengisi lokasi strategis untuk merk-merk lokal.

"Branding harus melekat agar masyarakat lebih mencintai produk Indonesia dibandingkan produk luar negeri," ujarnya.

Menurut Jokowi, dengan jumlah penduduk yang begitu besar seharusnya Indonesia memiliki konsumen yang loyal terhadap produk-produk dalam negeri.

"Karena penduduk Indonesia, penduduk kita berjumlah lebih dari 270 juta jiwa, seharusnya adalah konsumen yang paling loyal untuk produk-produk kita sendiri, 270 juta adalah jumlah yang besar, pasar yang besar," kata dia.

Penjelasan Mendag

Sementara itu, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pernyataan Presiden soal kampanye benci produk luar negeri karena terpicu cerita yang ia bagikan sesaat sebelum acara di mulai, yakni tentang fenomena UMKM Indonesia yang terdampak produk impor melalui perdagangan digital.

“Jadi ingin meluruskan bahwa ini adalah laporan saya ketika memohon beliau untuk membuka Rapat Kerja Kemendag dua hari lalu, dan tadi sempat menjadi pembicaraan sebelum masuk ke acara tersebut,” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Kerja Kemendag 2021, Kamis (4/3/2021).
Laporan yang disampaikan Lutfi kepada Kepala Negara ialah mengenai praktik predatory pricing melalui platform e-commerce global.

Adapun predatory pricing adalah strategi penjualan dengan mematok harga yang sangat rendah sehingga menarik pembeli. Tujuannya untuk menyingkirkan pesaing dari pasar dan mencegah pelaku usaha lain masuk ke pasar yang sama.

"Jadi harga yang sengaja dibuat untuk membunuh kompetisi. Ini membuat tidak terjadi keadilan atau kesetaraan dalam perdagangan," kata dia.


Praktik predatory pricing tersebut, lanjut Lutfi, diperkuat dengan sebuah tulisan yang dikeluarkan oleh lembaga internasional.

Tulisan itu mengungkapkan hancurnya UMKM asal Indonesia yang bergerak di bisnis fesyen muslim yaitu penjual kerudung atau hijab akibat praktik predatory pricing yang dilakukan pihak asing.

Dukungan DPR

Pernyataan Presiden Jokowi mendapat sambutan baik dari DPR. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah mendukung pelaku UMKM baik dari sisi pemodalan maupun pemasaran.

"Tentunya seruan ini harus sinergis dengan upaya pemerintah dalam mendukung para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari sisi permodalan dan pendampingan strategi pemasaran" Kata Azis dalam siaran pers, Kamis (4/3/2021).

Azis mengatakan, UMKM mengalami dampak yang cukup besar hingga harus diberi perhatian khusus oleh pemerintah agar mampu membangkitkan ekonomi.

Politikus Partai Golkar itu menuturkan, salah satu bantuan yang dapat diberikan antara lain kemudahan bagi UMKM untuk mendirikan usaha yang berbadan hukum.

"Pemerintah serta Forkompinda harus dapat sinergis untuk mempermudah memberikan izin bagi para pelaku UMKM di berbagai daerah, sehingga seruan Presiden Jokowi dapat diterapkan sampai tingkat paling bawah di daerah terpencil," ujar Azis.

Kendati demikian, Azis meminta masyarakat tidak terlalu apatis dengan produk luar negeri yang hadir di tengah masyarakat.

Harus bersaing

Menanggapi pernyataan Presiden, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menilai bahwa produk dalam negeri seharusnya bisa bersaing dengan barang luar negeri.

Untuk bisa menumbuhkan kecintaan masyarakat pada produk dalam negeri, maka perusahaan harus terus berinovasi dan membaca keinginan pasar. Dengan demikian, produk yang diproduksi bisa diserap masyarakat.

"Misalnya batik ya, itu motifnya banyak dibajak China, lalu mereka jual lebih murah dengan kuantitas banyak. Mereka hanya bisa memodifikasi dari kita, maka kita harus lebih inovatif dengan membaca tren pasar orang Indonesia, tinggal kepitaran kita membaca apa yang diinginkan pasar," ungkap Hariyadi pada Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Hariyadi mengatakan, mestinya perusahaan dalam negeri dan UMKM sebisa mungkin memilih untuk tidak mengeluarkan produk yang sama dengan produk dari luar negeri, misalnya seperti produk asal China.

Potensi blunder

Sementara, Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto menilai, pernyataan Jokowi terkait benci produk dalam negeri riskan disalahpahami masyatakat.

Menurut dia, seharusnya Jokowi menggunakan komunikasi persuasif untuk merangsang masyarakat memiliki kecintaan pada produk dalam negeri.

"Bukan kata yang menyerang produk negara lain," ujar Gun Gun saat dihubungi Kompas.com, Kamis (4/3/2021).

Gun Gun mengatakan, pola komunikasi yang disampaikan Jokowi untuk membenci produk luar negeri justru bisa menjadi blunder atau berdampak negatif.

"Karena narasi membenci produk asing tak seiring dan sejalan dengan kebijakan membuka pintu bagi produk dan investasi asing kan. Alih-alih mendapatkan tempat dalam pemahaman khalayak dan para pelaku usaha, yang ada malah bisa menjadi blunder yang tak perlu," ujarnya.(kompas)

Subscribe to receive free email updates: