Anies Baswedan Diusulkan Perpanjang Masa Jabatan Karena Alasan Ini

Popnesia.com - Pada tahun 2022 dan 2023 mendatang, sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatannya. Salah satunya adalah Anies Baswedan yang saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.
Sehubungan dengan hal ini, pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan mengusulkan kepada para kepala daerah untuk memperpanjang jabatannya. Pasalnya ada 282 daerah yang akan dipimpin oleh penjabat (Pj) kepala daerah, jika pemerintah tidak menyetujui revisi UU Pemilu soal percepatan jadwal Pilkada.
"Saya tawarkan sudah perpanjang saja masa jabatan. Kepala daerah yang sekarang di 2022, misalnya Pak Anies Baswedan di DKI Jakarta, sudah tambah dua tahun lagi," kata Djohan seperti dilansir dari CNNIndonesia pada Jumat (5/2).

Menurut Djohan, langkah ini bisa dilakukan dengan berpegang pada aturan yang ada. Tugas pemerintah adalah menunjuk para kepala daerah untuk menjadi Pj di masing-masing wilayah.
Jika direalisasikan, perpanjangan jabatan ini dapat menyelesaikan sejumlah persoalan yang ada. Yang pertama, pemerintah tak perlu repot-repot melakukan revisi UU Pemilu. Kedua, suatu wilayah akan dipimpin oleh kepala daerah yang berpengalaman.

Yang terakhir, masing-masing kepala daerah akan memiliki legitimasi yang lebih kuat karena dipilih oleh rakyat dalam Pilkada sebelumnya. "Yang paling penting, mereka legitimate. Sebab persoalan Pj (dari lingkungan ASN) ini legitimasinya kurang, rendah, karena dia diangkat," jelas Yanuar.

Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini juga menyebut rencana di atas dapat menghilangkan kecurigaan rakyat terhadap pemerintah. "Apalagi kalau ada kecurigaan ke pemerintah (seperti) 'Bisa saja ditaruh orang-orang yang pro kepentingan pemerintah'," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia sempat mengatakan alasan pihaknya ingin memajukan pilkada ke tahun 2022. Menurutnya, langkah ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan bagi para kepala daerah yang harus mengikuti pilkada bersamaan dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD dan presiden.

Namun, pemerintah telah menolak rencana revisi UU Pemilu tersebut. Pemerintah akan tetap menggelar Pilkada bersamaan dengan Pileg dan Pilpres pada 2024 mendatang. Keputusan ini sesuai dengan Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
(Wow keren)

Subscribe to receive free email updates: