Penyebab Banjir di Kalsel Versi Presiden Jokowi, Menteri, Anggota DPR dan Walhi

Popnesia.com - Sejumlah pihak angkat bicara soal penyebab banjir di Kalimatan Selatan (Kalsel)

Orang nomor satu di Indonesia terjun langsung ke Kalsel untuk melihat kondisi di sana.

Menurutnya banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi hampir 10 hari berturut-turut.

Merespon itu, anggota DPR hingga Walhi langsung bersuara.

Berikut sejumlah penyebab banjir di Kalsel versi Presiden Jokowi, Menteri, Anggota DPR dan Walhi.

1. Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) tergolong sangat besar dalam 50 tahun terakhir.

Hal itu diungkapkan Presiden saat meninjau jembatan Mataraman di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021).

"Hari ini saya meninjau banjir ke provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di provinsi Kalimantan Selatan," kata Jokowi.

Menurut Jokowi hujan disebabkan curah hujan yang tinggi hampir 10 hari berturut-turut.

Hujan tersebut telah mengakibatkan Sungai Barito meluap dan merendam sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

"Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik, sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga memang menguap di 10 kabupaten dan kota," kata Jokowi.

Presiden mengatakan kunjungannya tersebut untuk memastikan penanganan dilakukan dengan baik.

Mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penyaluran bantuan.

"Saya hanya ingin memastikan ke lapangan pertama mengenai kerusakan infrastruktur ada beberapa jembatan yang runtuh seperti yang kita lihat di belakang ini, ini juga salah satu jembatan yang runtuh akibat banjir," katanya.

2. Menko PMK Muhadjir Effendy

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan banjir besar yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) merupakan dampak dari fenomena alam La Nina.

Meski begitu, Muhadjir menyebut Kalimantan Selatan termasuk wilayah yang tidak diprediksi akan mengalami dampak La Nina.

Hal itu disampaikannya di posko pengungsian banjir Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalsel, pada Kamis (21/1/2021).

"Seingat saya Kalimantan Selatan adalah termasuk wilayah yang tidak dikira akan menghadapi dampak badai La Nina ini. Tetapi namanya kita boleh meramal, boleh berikhtiar, tapi pada akhirnya Tuhanlah yang maha penentu," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (21/1/2021).

Banjir besar yang menggenangi 11 Kabupaten dan Kota di Kalsel itu merendam kurang lebih 87.765 rumah warga. Ketinggian rendaman air mencapai 2 meter dan menyebabkan 74.863 orang mengungsi, terdapat pula korban meninggal sebanyak 21 orang.

Sarana prasarana juga banyak yang rusak diakibatkan banjir, seperti jembatan putus, tanggul jebol, jalan trans kalimantan putus, dan banyak pula sekolah dan rumah ibadah yang rusak.

Muhadjir mengatakan, adanya bencana banjir ini merupakan pertanda yang menunjukkan bahwa ketahanan lingkungan di Kalimantan Selatan masih lemah.

Menurut dia, apabila ketahanan lingkungan telah kuat, fenomena La Nina tidak akan menyebabkan bencana yang parah.

Dirinya meminta warga Kalsel serta para penentu kebijakan harus betul-betul melakukan semacam koreksi yang mendasar terhadap masalah penataan lingkungan, termasuk tata guna tanah.

3. Fraksi Demokrat

Anggota Komisi V DPR Fraksi Demokrat Irwan mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut banjir di sejumlah daerah Kalimantan Selatan disebabkan curah hujan tinggi.

"Pernyataan Presiden dan Kementerian KLHK terkait penyebab banjir Kalsel karena hujan adalah pernyataan terburu-buru, dan terkesan tutup mata, serta lepas tangan dari penyebab utama banjir yang hampir merendam semua kabupaten di Kalsel ini," tutur Irwan kepada wartawan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Menurutnya, pernyataan Presiden Jokowi penyebab banjir Kalsel dan dibenarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sangat mengelitik akal sehat.

"Kementerian teknis seperti KLHK menangani lingkungan dan kehutanan tetapi hanya bisa menyalahkan hujan. Analisis tutupan lahannya bagaimana, Analisa Aliran Permukaan (Runoff) bagaimana? lahan kritisnya bagaimana? Kemampuan DAS-nya bagaimana? Termasuk juga land usenya bagaimana? Apakah semua data itu mau diabaikan? Atau memang tidak pernah ada datanya," papar Irwan.

Ia menyebut, lokasi banjir di Kalsel berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito, dari hulu sampai hilir semuanya terendam.

"Di hulu DAS Barito yaitu Sub DAS Tabalong, Sub DAS Balangan, sub DAS Barabai, sub DAS Riam Kiwa semuanya mengalami banjir," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat itu.

"Bukankah di hulu dan tengah DAS Barito ini sebagian kritis, karena pembukaan dan pemanfaatan lahan oleh pertambangan dan perkebunan terutama di Tabalong, Balangan dan Riam Kiwa," sambungnya.

Oleh sebab itu, Irwan meminta pemerintah ke depan dapat tegas memperhatikan aspek dan analisi kebencaan dalam mendorong masuknya investasi.

"Pemerintah wajib mengevaluasi dan monitoring apakah kebijakan pemerintah terkait alokasi anggaran, dan program untuk pemanfaatan ruang serta investasi selama ini sudah ramah terhadap alam dan lingkungan," kata legislator asal Kalimantan Timur itu.

"Menurut saya prioritas adalah moratorium ijin pertambangan dan perkebunan, membangun bendungan di Riam Kiwa, percepatan reklamasi tambang, rehabilitasi DAS kritis dengan pola partisipatif masyarakat lokal, dan penegakan hukum terhadap pelaku investasi yang melanggar aturan," sambung Irwan

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut banjir yang terjadi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Jumat 15 Januari lalu tergolong sangat besar dalam 50 tahun terakhir.

Hal itu diungkapkan Presiden saat meninjau jembatan Mataraman di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalsel pada Senin, (18/1/2021).

"Hari ini saya meninjau banjir ke provinsi Kalimantan Selatan yang terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota ini adalah sebuah banjir besar yang mungkin sudah lebih dari 50 tahun tidak terjadi di provinsi Kalimantan Selatan," kata Presiden.

Menurut Jokowi, banjir disebabkan curah hujan yang tinggi hampir 10 hari berturut turut, yang mengakibatkan Sungai Barito meluap dan merendam sejumlah kabupaten dan kota di Kalsel.

"Sungai Barito yang biasanya menampung 230 juta meter kubik, sekarang ini masuk air sebesar 2,1 miliar kubik air, sehingga memang menguap di 10 kabupaten dan kota," kata Jokowi.

4. Fraksi PKS

Ketua DPP PKS Netty Prasetiyani meyakini kerusakan lingkungan akibat penambangan menjadi penyebab banjir yang tak kunjung surut di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Dia meminta pemerintah tak lepas tangan begitu saja.

"Pemerintah jangan jadikan intensitas curah hujan sebagai kambing hitam. Penyebab utamanya adalah kerusakan lingkungan di hulu akibat lubang galian penambangan dan alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Oleh sebab itu, pemerintah jangan lepas tangan, karena persoalannya berawal dari kewenangan pemberian izin galian dan alih fungsi lahan," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (22/1/2021).

Netty menjelaskan, berdasarkan laporan LAPAN alih fungsi lahan terjadi secara signifikan selama 10 tahun terakhir sejak 2010-2020.

Luas hutan primer berkurang 13 ribu hektare, hutan sekunder 116 ribu hektare, sawah 146 ribu hektare, dan semak belukar 47 hektare.

Sedangkan lahan perkebunan bertambah 219 ribu hektare dengan 650 hektare-nya berada si Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito.

"Bagaimana tidak banjir jika daerah serapan air makin berkurang karena alih fungsi lahan yang begitu masif tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Setiap yang kita ambil dari alam, pasti alam akan meminta kembali dalam bentuk lain," ujarnya.

5. Walhi

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyoroti musibah banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan.

Koordinator Kampanye Walhi, Edo Rakhman, mengatakan, bencana banjir yang merendam puluhan ribu rumah di Kalimantan Selatan itu bukan semata-mata karena curah hujan yang tinggi.

"Bukan semata-mata karena curah hujan yang tinggi, tapi ada faktor lain yang mempengaruhi juga sampai banjir ini bisa sampai besar," kata Edo saat berbicara di acara Mata Najwa, Rabu (20/1/2021).

Pihaknya menyoroti adanya lahan di wilayah Kalimantan yang kini sudah banyak digunakan untuk kepentingan tertentu.

Menurutnya, faktor tersebut juga memberi pengaruh yang cukup besar terkait bencana banjir itu.

"Jadi hasil pengamatan teman-teman Walhi Kalimantan Selatan, bahwa hampir setengah daratan dari Kalimanatan saat ini sudah ada intervensi aktivitas ekstraktif di sana," kata Edo.

"Yang tentu juga menurut kami ini memberi pengaruh faktor cukup besar sehingga kemudian banjir yang terjadi ini sangat luar biasa," sambungnya.

Menurutnya, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap izin-izin penggunaan lahan disana.

"Saya kira itu langkah yang memang harus dilakukan hari ini, kalau kemudian bahwa fakta banjir hari ini sangat erat kaitannya juga dengan menurunnya kondisi ekosistem kawasan hutan,” kata dia.

Izin yang telah dikeluarkan itu harus dicek apakah memberi dampak terhadap penurnan daya dukung dan daya ekosistem serta.

Selain itu, kewajiban-kewajiban bagi penerima izin juga harus dicek pula, apakah masih ada hal yang belum dijalankan.

"Izin-izin yang kemudian sudah dikeluarkan kenapa penting dievaluasi? Karena pertama, itu memberikan dampak terhadap penurunan daya dukung, daya ekosistem,” kata Edo.

“Nah yang kedua, apakah kemudian keberadaan-keberadaan ini, itu yang betul-betul dijalankan dengan benar atau kemudian ada hal-hal lain yang mengarah ke pelanggaran, misalnya seperti itu,” imbuhnya.

Lebih lanjut, selain evaluasi izin, penegakan hukum yang tepat juga mesti dilakukan bagi pelanggar izin itu.

"Selain evaluasi, penegakan hukum pun memang harus dilakukan,” jelasnya.

6. Walhi Minta Jokowi Panggil Pengusaha Tambang

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Januari 2021 ini.

Adapun, kritikan itu datang kala Presiden Jokowi mengunjungi korban banjir di Kalimantan Selatan pada Senin (18/1/2021) kemarin.

Kisworo menuturkan, seharusnya Jokowi memanggil pemilik perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan Kalsel.

Pasalnya, menurut catatan Walhi, 50 persen dari lahan di Kalsel telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Rinciannya, terdapat lahan tambang sebanyak 33 persen dan kelapa sawit 17 persen.

Oleh karena itu, ia mengaku tidak kaget jika bencana banjir terjadi saat ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya.

"Padahal, sudah sering saya atau Walhi Kalsel ingatkan."

"Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," ujar Kisworo, pada Selasa (19/1/2021), dikutip dari Kompas.com.

Menurut catatan Walhi, banjir kali ini menjadi yang terbesar dan terluas sejak 2006.

Memang ia membenarkan, bencana banjir sejatinya sudah menjadi bencana yang berulang di Kalimantan Selatan.

Misalnya pada 2006 lalu, banjir besar pernah melanda Kalsel.

Tetapi, banjir tersebut tidak sampai merendam 11 kabupaten/kota seperti saat ini.

"Melihat bencana yang selalu terulang. Bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalsel melingkupi 11 kabupaten/kota," ujarnya.

Bahkan ia menyebut, banjir kali ini juga sudah bisa diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Namun, ia menilai pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap dalam penanganannya.

Menurut Kisworo, pada akhirnya masyarakat lah yang kembali menanggung akibatnya.

Terlebih dilanda banjir di tengah pandemi Covid-19 yang semakin meluas di Kalsel.

"Sudah pandemi Covid-19 dihajar banjir, sudah jatuh tertimpa tangga," ucapnya.

7. Polri

Bareskrim Polri membenarkan sempat menggelar penyelidikan terkait kasus banjir di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2021 ini.

Mereka mengaku tidak ada faktor eksploitasi alam dalam kasus banjir di Kalsel tersebut.

Demikian disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono ketika ditanya awak media perihal adanya penyelidikan kasus banjir di Kalsel.

Menurut Rusdi, tim Bareskrim Polri telah turun langsung ke Kalsel untuk menyelidiki kasus tersebut.

Hasilnya, banjir diduga memang disebabkan karena faktor cuaca.

"Bareskrim sudah turun tim, ternyata memang kenapa banjirnya itu karena memang faktor curah hujan saat itu sangat tinggi dari BMKG di sana," kata Rusdi dalam keterangannya, Jumat (22/1/2021).

Selain itu, tim penyidik juga telah mendatangi salah satu daerah di Kalsel yaitu Syahbandar. Dari hasil pemantauan tim, mereka melihat memang ketinggian gelombang laut juga tengah tinggi.

"Kemudian kedua, telah mengecek juga ke syahbandar memang pada saat itu tinggi gelombang sangat tinggi antara 2-2,5 meter sehingga itu berpengaruh terhadap arus balik ke daratan seperti itu," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan pihaknya juga belum mengambil tindakan apapun terkait kasus banjir di Kalsel. Sebab, penyelidikan sementara banjir di Kalsel karena faktor cuaca.

Subscribe to receive free email updates: