Dubes RI: HRS Belum Bisa Keluar Arab Saudi, Alasannya Mengejutkan


Jakarta - Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel, ikut menanggapi kabar cekal HRS yang disebut telah dicabut dan sudah terbebas dari denda-denda. Agus mengungkapkan status HRS dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih "blinking merah" atau belum bisa keluar dari negara tersebut.
"Berdasarkan komunikasi kami dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, bahwa sampai detik ini Nama Mohammad Rizieq Syihab (MRS) dalam sistem portal imigrasi Kerajaan Arab Saudi masih "blinking merah"," kata Agus yang sedang berada di Makkah kepada detikcom, Rabu (14/10/2020).

"Blinking merah = belum bisa ke luar Saudi," imbuhnya.

Agus mengungkapkan, dalam sistem portal imigrasi itu, tertulis alasan HRS masih berstatus "blinking merah". Di antaranya, visa habis dan melanggar undang-undang.

"Dengan tulisan "ta\"syirat mutanahiyah" (visa habis) dan dalam kolom lain tertulis: mukhalif (pelanggar UU). Bentuk pelanggaran: mutakhallif ziyarah (overstay dengan visa kunjungan). Ada juga kolom "ma"lumat al-mukhalif" (data tentang pelanggar). Di kolom foto MRS ditulis "Surah al-Mukhalif" foto pelanggar," tuturnya.

Agus menjelaskan Arab Saudi tidak pernah mendiskriminasi warga negara asing (WNA) dalam hal denda dan hukuman bagi pelanggar keimigrasian. Sebab, kata dia, sudah ada sistem baku yang mengatur hal tersebut.

"Mulai punishment denda dan deportasi (tarhil) serta di-backlist tidak bisa masuk Arab Saudi. Pengalaman 5 tahun bertugas sebagai pelayan WNI di Arab Saudi, kebiasaan penyelesaian WNI yang overstay dan pelanggaran keimigrasian harus melalui proses pengambilan "biometrik" di kantor-kantor tarhil (deportasi) Arab Saudi. Setelah itu baru diterbitkan "Exit Permit" izin keluar dengan status DEPORTAN. Gate kepulangan untuk deportan ini juga tidak melalui gate konvensional," papar Agus.

Untuk diketahui, HRS dicekal oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. HRS dicekal lantaran melanggar aturan keimigrasian. Karena itu, Agus menjelaskan yang bisa menjawab perihal cekal HRS hanyalah Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.

"Karena KSA-lah yang paling tahu pelanggaran apa saja yang dilakukan oleh MRS. Pemerintah Indonesia tidak pernah menghalang-halangi kepulangan MRS," tegasnya.

Sebelumnya, ada kabar soal H R S yang diungkap Ketum FPI dari mobil komando demo tolak omnibus law UU Cipta Kerja. Ketum FPI KH Ahmad Shabri Lubis menyatakan HRS akan segera pulang ke Tanah Air.

"Imam besar HRS akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi," kata Shabri dari atas mobil komando, Selasa (13/10).
Shabri menyebut cekal dan denda terkait HRS  di Saudi sudah dihapus. Tanpa merinci soal cekal dan denda yang dimaksud, dia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Arab Saudi.

"Dewan Pimpinan Pusat FPI dan umat Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pemerintah Saudi dan semua pihak yang membantu HRS termasuk semua umat Islam yang mendoakan beliau agar selalu dilindungi dan segera pulang ke Indonesia," ujarnya.
(detik.com)

Subscribe to receive free email updates: