PKS Singgung Lembaga Receh, PDIP Bela Jokowi

Djarot Saiful Hidayat
Popnesia.com - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan 18 lembaga dan komisi yang dibubarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah lembaga receh. PDI Perjuangan menegaskan belasan lembaga itu memang harus dibubarkan.
"Justru karena lembaga dan komisi yang dianggap receh oleh Pak Mardani maka harus dibubarkan, bukan malah dipertahankan," ujar Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).

Djarot mengatakan pembubaran 18 lembaga dan komisi itu akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membentuk lembaga. Sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran dan kinerja yang tumpang tindih.

"Makanya ke depan harus lebih hati-hati dan cermat untuk membikin lembaga dan komisi yang sebenarnya tidak perlu, agar tidak menambah gemuk birokrasi, memperpanjang mata rantai pengambilan keputusan, pemborosan anggaran, saling tumpang tindih dan tidak efisien maka sangat tepat untuk dibubarkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Djarot mengatakan adalah aneh jika pemerintah masih mempertahankan lembaga tersebut. Sebab akan menambah beban anggaran.

"Justru aneh kalau pemerintah mempertahankan lembaga-lembaga dan komisi yang semakin menambah ruwet birokrasi dan memperberat beban anggaran," katanya.


Kepada Mardani, Djarot juga menyampaikan pesan. Dia berharap agar berfikir Ketua DPP PKS itu berfikir jernih dan objektif.

"Semoga ke depan beliau bisa berfikir lebih jernih, obyektif dan tidak asal beda," tandasnya.

Diketahui, Presiden Jokowi resmi membubarkan 18 lembaga yang terdiri dari tim kerja, badan dan komite. Pembubaran lembaga tersebut termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 20 Juli 2020.

"Dengan pembentukan komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui peraturan presiden ini membubarkan," demikian bunyi beleid Pasal 19 ayat a-r seperti dilansir Antara.

PKS kemudian mengomentari pembubaran itu. PKS meyakini keputusan tersebut tak sesuai dengan ekspektasi publik karena lembaga yang dibubarkan tergolong receh. Dia menilai publik kecewa atas keputusan itu.

"Ekspektasi publik perubahan lebih fundamental, seperti merger kementerian hingga reshuffle. (Tapi) dapatnya receh. Wajar publik kecewa," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (21/7).detik.

Subscribe to receive free email updates: