Diminta Maafkan Pembakar Bendera, Begini Sikap Tegas PDIP Yang Bikin Keder PA 212

Diminta Maafkan Pembakar Bendera, PDIP: Pembiaran Bisa Bahayakan Adab Bangsa
Popnesia.com - PPP meminta PDI Perjuangan memaafkan oknum dalam aksi Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang membakar benderanya. Meski berterima kasih atas saran PPP, PDIP menyebut perbuatan itu tak bisa dibiarkan.

"Thanks untuk masukan rekan kami dari PPP. Namun, pembiaran terhadap orang-orang yang jelas mendegradasi demokrasi, dalam jangka panjang membahayakan peradaban bangsa," ungkap politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Kamis (25/6/2020).

PDIP tengah menyiapkan langkah hukum terhadap pembakaran benderanya. Rencananya, partai pimpinan Ketum Megawati Soekarnoputri tersebut akan melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Hendrawan menyebut langkah yang diambil pihaknya sebagai bagian dari cara partai memberikan edukasi kepada masyarakat.

"Jangan lupa, kami mengusung politik pencerahan untuk kemajuan bangsa. Jadi kami pasti melakukan langkah-langkah yang edukatif dan bermartabat," tutur anggota DPR RI itu.

Peristiwa pembakaran bendera PDIP dilakukan sekelompok massa dalam aksi penolakan RUU HIP oleh PA 212 di depan gedung DPR, Rabu (24/6). Juru Bicara PA 212, Haikal Hassan, mengaku sama sekali tak melihat aksi pembakaran bendera PDIP saat demo berlangsung di depan gedung DPR itu. Pihaknya akan segera mengusut kasus itu.

"Lagi diusut juga. Takutnya ada penyusup yang suka adu domba," ujar Haikal ketika dikonfirmasi.

Haikal menyebut PA 212 sama sekali tidak ada agenda terkait pembakaran bendera PDIP. Ia menuturkan pihaknya telah mengondisikan massa untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat berdampak pada perpecahan bangsa.

"Bendera itu simbol. Ada imbauan sebelum turun aksi jangan melakukan hal-hal yang merusak persatuan," kata Haikal.

Atas peristiwa itu, PPP menyarankan PDIP memaafkan pelaku pembakar bendera tersebut. PPP juga menilai PDIP tak perlu mengambil langkah hukum.

"PPP sarankan kepada PDIP agar jika memang benar terjadi pembakaran bendera PDIP dalam aksi unjuk rasa elemen PA 212 kemarin, maka PDIP cukup memperingatkan pihak yang melakukan dan bertanggung jawab atas pembakaran bendera PDIP agar tidak diulangi, dan selanjutnya memaafkan mereka tersebut," sebut Sekjen PPP Arsul Sani.

"Saran PPP tidak usah dibawa ke ranah hukum, kecuali nanti setelah diperingatkan terulang kembali kejadian pembakaran seperti itu," sambungnya.

Selain PPP, PKB memberikan saran. Menurut PKB, perlu ada langkah tabayun selain rencana pelaporan oleh PDIP.

"Saya rasa itu keputusan internal partai masing-masing yang perlu kita hargai, tapi ada baiknya di samping langkah hukum, bisa dilakukan tabayun dan musyawarah, apalagi kedua pihak sama-sama mencintai Pancasila, dan siapa tahu memang ada pihak lain yang memanfaatkan situasi," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan .detik.com

GNPF Sebut Ada Penyusup Bakar Bendera PDIP


Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama menduga aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan dalam aksi Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI di depan gedung DPR dicurigai dilakukan oleh penyusup.

Berita tersebut langsung menjadi sorotan warganet di sosial media. Akun Facebook @Antok Jaava, Jumat (26/6/2020) membagikan tautan dan berkomentar:

Sudah jelas itu demonya para kadrun !
Yang bawa bendera kadrun !
Yang bakar bendera kadrun !
Antara kadrun dgn kadrun yg lain kan kenal !
Bikin isu ada penyusup ! Saya yakin selain kadrun gak mau ikut"an demo...!
Mengkambinghitamkan orang lain ! Kadrun yg berbuat tapi nyalahin orang lain
Lempar batu sembunyi tangan...!
Munafiq !

@Togap Togap Marpaung:
Aduh di mana nya ketegasan TNI Polri ini menindak yg mengacaukan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat ini, sedangkan Jokowi org baik di pilih oleh masyarakat, toh di suruh di makzulkan di suruh turun, di fitnah di cari maki, di bilang PKI dll, dia itu anak tukang kayu, sangat sederhana dari bajunya, mimik bicara nya, hai kita bangsa Indonesia ini mau kemana Negara kita ini apa kah kota rela perang saudara spy hancur berantakan seperti Timur Tengah.

Lagi pula kok bisa kira di adu domba oleh ulamah yg dr Arab, Yaman mrk menjual agama dgn sorban nya, khotbanya, mrk tdk suka damai sejahtera, dan mrk mrk lah yg paling lantang mau merobah Dasar Pancasila dgn Khilafah dan membonceng FPI, dan HTI, dan tau nya Kapolri dan Mendagri bagaimana bahaya mrk tpi tdk tegas menjabut ijin mrk dan melarang, udh di dpn mata ini bibit bibit utk kehancuran Negara ini, kalau bisa sy pindah lah ke Suriname menjadi WNI di sana spy jgn di lihat tumpah darah bakal terjadi di Indonesia.



Sebelumnya beredar video terjadi aksi pembakaran bendera PDIP yang dilakukan demonstran bersamaan dengan bendera bergambar palu arit ini kini dipermasalahkan partai banteng moncong putih.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tegas menyatakan partainya akan menempuh jalur hukum atas pembakaran tersebut.

Menanggapi itu, Ketua GNPF Ulama, Yusuf Martak menyatakan bahwa setiap warga juga punya hak menempuh jalur hukum bila ada yang merugikan diri maupun organisasinya.

Hanya saja kata dia, jangan sampai hal ini malah bertujuan untuk membungkam pengkritik.

Dia menegaskan, bahwa setiap warga negara punya hak menyampaikan aspirasi sesuai jaminan konstitusi.

“Yang tidak boleh apabila hanya mengada-ada membuat kegaduhan di negara ini dan menjadikan aparat dan kekuasaan sebagai alat menjerat masyarakat yang mengkritiknya,” tegasnya seperti melansir rmol.id, Kamis 25 Juni 2020.

Dia merasa curiga ada penyusup yang sengaja datang untuk membuat gaduh. Penyusup itu diselipkan untuk membuat aksi kontroversi, yang tujuan utamanya adalah membungkam kritik atas RUU HIP yang disampaikan demonstran.

Terlebih lagi menurut dia, saat peristiwa pembakaran terjadi, para ulama atau pemimpin ormas dalam aksi tersebut sedang masuk ke gedung DPR untuk bertemu anggota DPR.

“Kami masih mencurigai pembakar bendera PDIP dari pihak lain. Karena di saat kejadian saya selaku ketua delegasi bersama delegasi yang lain sedang mengadakan pertemuan dengan DPR,” ucapnya.

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan bakal memperkarakan adanya dugaan pembakaran bendera partai PDIP saat unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (24/6) sore kemarin.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lewat keterangan tertulisnya mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum.

Dia sangat menyesalkan adanya provokasi yang dilakukan dengan membakar bendera partai dengan logo banteng bermoncong putih itu.

Terkait pembahasan RUU HIP, kata dia, partainya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mengedepankan upaya dialog.

"Karena itulah, PDI Perjuangan dengan tegas akan menempuh jalan hukum. Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi," ujarnya.

Kata dia, pihaknya sangat menyesali aksi anarkistis yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam aksi tersebut.

Dia menegaskan, bahwa PDIP merupakan partai politik yang militan dan memiliki kekuatan akar rumput yang selalu didedikasikan untuk bangsa.

"Meskipun ada pihak yang sengaja memancing di air keruh, termasuk aksi provokasi dengan membakar bendera partai, kami percaya rakyat tidak akan mudah terprovokasi," tegasnya.


Netralnews

Subscribe to receive free email updates: