Sindir DKI, Ketua Gugus Tugas: Soal PSBB bukan di transportasi tapi di perusahaan


Popnesia.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menilai persoalan dalam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bukan terletak pada moda transpotasi melainkan pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara normal.

"PSBB di Jabodetabek ada yang belum efektif betul tapi ada kemajuan dibanding beberapa minggu lalu kalau dilihat halte, stasiun, terminal sudah mulai berkurang tapi yang masalah bukan di transportasinya tapi di hulu, di Jakarta, yaitu masih banyak pekerja yang bekerja dari kantor," kata Doni Monardo di kantornya di Jakarta, Senin.

Doni menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas dengan tema "Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19" yang dipimpin Presiden Joko Widodo melalui "video conference" di Istana Merdeka.

"Ini yang diupayakan mulai tingkat imbauan, teguran dan kita harap gugus tugas daerah lebih tegas lagi untuk memberikan teguran perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi protokol kesehatan," tambah Doni.

Wacana penyetopan KRL Jabodetabek diinisiasi sejumlah kepala daerah di Jabodetabek. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar agar operasi KRL Jabodetabek selama masa PSBB.

Namun pada 17 April 2020, Kementerian Perhubungan sudah memutuskan untuk tidak menghentikan sementara operasional KRL Jabodetabek dan hanya akan melakukan pembatasan jumlah penumpang untuk menjaga jarak serta membatasi jam operasional.

"Kalau kantor tidak disiplin dengan mempekerjakan karyawannya dari rumah atau mengurangi 50 persen aktivitasnya maka otomatis moda transportasi dikurangi malah terjadi penumpukan di terminal, stasiun, halte. Itu kewajiban kita untuk mengantar penumpang karena kalau dibiarkan akan terjadi penumpukan kembali dan membahayakan saudara kita kalau ada 1-2 orang terpapar COVID-19 tanpa gejala," jelas Doni.

Baca juga: Penerapan PSBB DKI Jakarta belum optimal

Jam operasional KRL sudah dibatasi menjadi pukul 06.00-18.00 WIB dengan keberangkatan kereta-kereta pertama dari wilayah penyangga Jakarta pukul 05.00 WIB.

"Kalau 1-2 orang itu menulari orang sekitarnya dan bila ada perkumpulan orang yang di antara mereka ada yang memiliki penyakit penyerta akan sangat berbahaya, karena itu kantor-kantor yang belum taat silakan karyawannya memberikan info ke gugus tugas dimana kantor yang belum menaati PSBB," tambah Doni.

Untuk hasil PSBB yang diterapkan di beberapa daerah saat ini menurut Doni menunjukkan adanya grafik jumlah pasien positif COVID-19 yang lebih kecil dibanding permodelan para pakar.

"Parameter keberhasilan PSBB kita lihat dari grafik peningkatan kasus jauh lebih kecil dibanding sejumlah permodelan para pakar. Momentum ini bisa digunakan untuk meningkatkan disiplin pribadi dan kolektif, seseorang tidak bisa bekerja sendirian tanpa didukung lingkungannya," ungkap Doni.

Penerapan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020.

Provinsi pertama yang menerapkan PSBB adalah DKI Jakarta sejak 10 April 2020 sampai 24 April 2020 namun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku akan memperpanjang waktu PSBB karena penanganan COVID-19 memerlukan waktu yang lebih lama. Sebelumnya Menteri Kesehatam Terawan menjelaskan bahwa perpanjangan masa PSBB otomatis tidak perlu pengajuan izin perpanjangan lagi.antara.com


Subscribe to receive free email updates: