Serunya ILC TV One Tadi Malam, Siapa Disindir Mahfud MD Selalu Desak Lockdown ke Jokowi Kini Bungkam

 
Popnesia.com - Talkshow ILC TV One Selasa (28/4/2020) tadi malam berlangsung seru.

Pembantu Presiden Jokowi, Mahfud MD, menyindir pihak-pihak yang dulu getol mendesak dilakukan lockdown (karantina wilaya) secepatnya untuk memutus mata rantai Virus Corona.

Faktanya, lockdown sekarang ternyata tidak seefektif yang dibayangkan. Siapa sebenarnya disindir Menkopolhukam Mahfud MD di ILC One tadi malam?

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD membantah pemerintah tidak tegas mengatasi masalah penyebaran Virus Corona.

Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah tidak ragu dalam setiap kebijakan yang diambil.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (29/4/2020), Mahfud MD mengatakan pemerintah mengambil jalan tengah untuk mengatasi Virus Corona.

"Baik Bang Karni terima kasih, jadi pemerintah itu memang memilih jalan yang moderat."

"Jadi tidak terlalu mengekang, karena itu juga tidak bagus dan akan menutup kegiatan-kegiatan masyarakat, yang mungkin juga tidak diharapkan tapi tidak bisa juga melonggarkan."

"Karena melonggarkan yang berlebihan itu bisa juga membahayakan orang lain," jelas Mahfud MD.

Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak ragu dalam mengambil keputusan.

Melainkan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.

"Nah oleh sebab itu agak sulit itu untuk dikatakan pemerintah itu ragu dalam hal ini, sebenarnya bukan ragu melainkan situasinya dinamis ya," ujar Mahfud MD.

"Situasinya dinamis sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa agak fleksibel tetapi tujuannya tegas."

"Dda pembatasan pergerakan orang, dan demi untuk memutus mata rantai penyebaran penyakit atau penularan," katanya.

Lalu, Mahfud menyinggung orang-orang yang selama ini mendukung soal lockdown namun akhirnya memilih diam.

"Toh di luar negeri sekalipun yang dulu diagung-agungkan oleh beberapa orang di tempat kita yang sekarang pada diam."

"Misalnya yang meneriakkan harus lockdown, nah sekarang yang lockdown itu berubah semua," singgungnya.

Menteri yang juga pakar Tata Hukum Negara ini lantas menyebut negara-negara yang sekarang mulai mencabut kebijakan lockdown-nya.

"Di Italia, di India, di Amerika semuanya yang lockdown itu juga dibatalkan."

"Dulu kita desak-desak kalau tidak lockdown berarti membunuh orang banyak dan sebagainya," ungkap Mahfud.

Lalu, Mahfud juga menyinggung ada negara yang terkesan membiarkan masalah Virus Corona hingga ketahanan tubuhnya terbangun sendiri.

"Nah sekarang di tempat lain juga sudah berhenti lockdown itu, malah sudah ke immunity-nya ya, yang kecenderungannya membiarkan imunitas masyarakat."

"'Biarin aja kan nanti mencari selamat sendiri-sendiri' gitu kira-kira katanya," ucap Mahfud MD.

Meski demikian, Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak seperti itu.

Pemerintah mencari jalan tengah agar penyebaran Virus Corona berhenti, namun juga memperhatikan kebutuhan masyarakat yang tak bisa dihentikan.

"Kita tidak seperti itu, PSBB itu jalan moderat, kita membatasi gerakan dan perpindahan barang dan orang itu tetapi juga tidak terlalu ketat karena tahu kebutuhan-kebutuhan rohaniah, jasmanian yang tidak bisa dilakukan lockdown," ungkap dia.

Refly Harun Kritik Pemerintah Tak Lakukan Lockdown

Sementara itu, dalam acara tersebut, pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun blak-blakan menyatakan keraguannya terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan warga.

Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menyebut hal itu merupakan satu di antara alasan pemerintah hingga kini tak menerapkan lockdown untuk mengendalikan Virus Corona.

Ia bahkan menyinggung peluang terjadinya kerusuhan akibat pemerintah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pandemi.

Pada kesempatan itu, mulanya Refly secara gamblang menyebut pemerintah tidak mampu menerapkan lockdown.

Padahal, menurut dia masyarakat akan menuruti apapun kebijakan pemerintah.

"Jadi kita tidak boleh membenturkan terminologi isolasi, lockdown dan PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," kata Refly.

"Kenapa? Pemerintah tidak mampu melakukan lockdown bukan karena masyarakatnya yang tidak mau, saya pikir. Karena pemerintahnya tidak mampu melakukan itu."

Refly mengatakan, masyarakat bahkan akan suka rela menaati aturan lockdown jika pemerintah sanggup memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, yang terjadi menurut Refly pemerintah tidak mampu melakukan itu.

"Coba kalau pemerintahnya mampu menjami semua orang bisa makan ya orang dengan suka rela," jelas Refly.

"Lalu kemudian mungkin ada masalah-masalah yang kita hadapi kalau dia huniannya terlalu tidak layak misalnya."

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020). (YouTube Indonesia Lawyers Club)

Pada saat itu, terlihat Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin tertunduk saat mendengar pernyataan Refly.

Melanjutkan penjelasannya, Refly juga menyoroti kemampuan pemerintah menyediakan hunian sementara yang layak untuk warga selama pandemi Virus Corona berlangsung.

Namun, sekali lagi Refly menyebut pemerintah tak memiliki kemampuan untuk menyediakan hunian layak bagi warga.

"Pemerintah bisa mengatasinya untuk menyediakan tempat-tempat lain untuk sementara ketika lockdown dilakukan," jelas Refly.

"Tapi kan kita paham, masalahnya adalah pemerintah tidak mampu, pemerintah tidak mau melakukan hal yang agak radikal karena dia berhitung dampak sosial ekonominya."

Lebih lanjut, menurut Refly kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga pantas untuk dilakukan.

Terkait hal itu, ia pun menyinggung peluang terjadinya kerusuhan.

"Kemampuan pemerintah untuk deploying bahan pokok patut kita ragukan juga," ujar Refly.

"Sehingga yang terjadi dikhawatirkan ada kerusuhan dan lain sebagainya. Jadi bukan karena lockdown pilihan yang buruk, kok terkesan seperti dimusuhi," tukasnya.

Sumber: tribunnews.com

Subscribe to receive free email updates: