Awalnya DKI ngotot Mau batasi Transportasi, Sekarang Rekomendasi Turun Dari Pusat Malah ditolak

Petugas membersihkan interior bus TransJakarta tipe Royaltrans di Pool Bus TransJakarta, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020. Untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona atau Covid-19, PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan pencucian bus menggunakan cairan disinfektan khusus saat sebelum dan sesudah bus beroperasi. ANTARA
POpnesia.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membatasi layanan transportasi untuk mencegah mewabahnya virus corona di Ibu Kota. Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan semua layanan transportasi Badan Usaha Milik Daerah DKI, seperti MRT Jakarta, LRT dan Transjakarta akan dibatasi waktu operasionalnya.

"Keseluruhannya (akan beroperasi) mulai jam 06.00 sampai dengan jam 20.00," kata Syafrin melalui live streaming di Balai Kota DKI, Jumat, 20 Maret 2020.

Ia menuturkan pada prinsipnya untuk headway transportasi bakal tetap sama, seperti LRT misalnya, yang akan tiba setiap 10 menit. "Yang akan kami tegaskan adalah bahwa kepada masyarakat yang akan menggunakan layanan angkatan umum kami imbau untuk selalu menjaga social distancing," ujarnya.

Masyarakat, kata dia, harus menjaga jarak aman antar penumpang minimal 1 meter sesui rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO). "Kemudian antrian penumpang itu tidak akan ada di dalam halte atau stasiun," ujarnya.

Seluruh antrean akan dibuka di depan halte maupun stasiun. Nantinya semua calon penumpang harus tetap menjaga jarak aman antarpenumpang. "Kenapa demikian? Karena kami ingin menjaga kapasitas halte yang ada di setiap halte sesuai kapasitas bus yang akan datang, untuk mengangkut penumpang yang ada disana."

Langkah ini diambil pemerintah, kata Syafrin, agar virus corona (Covid-19) tidak semakin menjangkit warga lainnya. "Sedih juga. Jadi bagaimana lagi."tempo.co

DKI Tolak Rekomendasi Batasi Transportasi, Tunggu Penetapan PSBB

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa melakukan pembatasan transportasi seperti dalam surat edaran dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Alasannya, Jakarta belum berstatus Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Enggak, belum (bisa melaksanakan pembatasan transportasi). Karena sekarang itu, ada PP 21 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar dapat dilakukan setelah ada penetapan dari Menteri Kesehatan. Kan sekarang belum ada penetapan itu. Berproseslah," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat dihubungi, Rabu (1/3/2020).

Menurut Syafrin, Jakarta akan melanggar peraturan yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika langsung membatasi transportasi. Sehingga, proses pembatasan transportasi harus menunggu penetapan status PSBB.

"Setelah ada penetapan itu, baru daerah melakukan persiapan implementasi pembahasan untuk pembatasan di sektor apa saja. Prinsipnya, edaran itu bagus, tapi belum bisa dieksekusi karena masih ada satu tahapan terkait dengan penetapan PSBB oleh Kementerian Kesehatan yang sampai saat ini belum. Masih berproses," kata Syafrin.

Syafrin pun tidak menjelaskan apakah SE tersebut akan jadi rujukan pembatasan transportasi di Jakarta setelah status PSBB keluar. "Itu pasti kita akan kaji. Jadi salah satu kajian," ucap Syafrin.

Sebelumnya, BPTJ mengeluarkan edaran terkait pembatasan transportasi umum di Jabodetabek. Edaran ini dikeluarkan dalam rangka memutus rantai penyebaran virus Corona (COVID-19).

Surat edaran bernomor SE 5 BPTJ Tahun 2020 itu diteken Kepala BPTJ Polana B Pramesti pada Rabu (1/4/2020). Ada sejumlah kebijakan yang dijelaskan dalam edaran itu mulai dari pembatasan angkutan umum hingga tol.detik

Subscribe to receive free email updates: