Serunya Mata Najwa Tadi Malam, Mahfud MD Jawab Gosip Jokowi Pakai Duit Jiwasraya Kalahkan Prabowo


Popnesia.com - Serunya Mata Najwa dipandu Najwa Shihab di Trans 7 tadi malam, Mahfud MD Jawab Gosip Jokowi Pakai uang Jiwasraya Kalahkan Prabowo

Menkopolhukam Mahfud MD menjawab isu-isu yang beredar jika dulu Jokowi menggunakan uang asuransi Jiwasraya dan Asabri sebagai dana kampanye melawan Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri kini sedang bergulir di penegak hukum.

Benarkah isu itu?

Mahfud MD di Mata Najwa Trans 7 tadi malam menegaskan isu itu hanya isapan jempol alias tak berdasar.

Buktiny, Jokowi secara tegas memerintahkan kepada Mahfud MD untuk membongkar hingga ke akar-akarnya siapa-siapa yang terlibat korupsi di Jiwasraya dan Asabri.

"Kasus Jiwasraya dan Asabri, Pak Jokowi berpesan Bongkar itu semua. Apakah itu melibatkan orang di sekitar saya, bongkar itu semua," kata Mahfud MD kepada Najwa Shihab.

Di samping Mahfud MD ada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Simak videonya menit 4.05-4.35:


Demokrat Meradang Nama SBY Terseret Dalam Kasus Jiwasraya: Kebohongan Bodoh!

Kasus Jiwasraya turut menyeret nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal tersebut berawal dari pernyataan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Jokowi menyebutkan kasus Jiwasraya telah ada sejak era kepemimpinan SBY.

Hal tersebut mendapat respons dari Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik.

Lewat akun Twitternya @RachlandNashidik; pada Selasa (21/1/2020), Rachland mengungkapkan kemarahan SBY.

Kemarahan SBY dijelaskannya karena tudingan yang ditujukan kepada SBY sangat tidak beralasan.

"Tentu saja SBY harus marah namanya dikaitkan skandal Jiwasraya.

Itu kebohongan bodoh yang gampang ditebak bertujuan melindungi para perampok dari telunjuk publik," ungkap Rachland.

"Itulah sebabnya SBY ingin Pansus dibentuk: Bukan untuk memuaskan dirinya tapi demi memenuhi rasa keadilan publik," tambahnya.



 Rachland menyandingkan kasus Jiwasraya dengan kasus Century pada era tahun 2000-an. 

Berbeda dengan kasus Century, KPK kini dapat luwes bekerja karena bertanggung jawab penuh kepada presiden. 

"Pansus Century dulu ditolak karena KPK sedang bekerja. 

Pansus dinilai cuma akan mempolitisasi kasus. 

Tapi KPK kini, seperti halnya Jaksa Agung, bertanggung jawab pada Presiden," jelas Rachland. 

Oleh karena itu, Partai Demokrat ditegaskannya mendorong agar dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. 

Sehingga kasus Jiwasraya tidak berujung pada politisasi. 

"Penggunaan Hak Angket Dewan melalui Pansus jadi penting agar skandal Jiwasraya tak mengalami politisasi.

Demokrat sepenuhnya paham memperjuangkan Pansus Angket tidak mudah karena kalah jumlah," jelas Rachland. 

"Tapi ini harus dilakukan karena ini satu-satunya langkah yang benar. 

Pak SBY berulang bilang Demokrat tidak boleh duduk di sisi yang salah dari sejarah," jelasnya. 

SBY Bersedia Disalahkan 

Dikutip dari Kompas.com, Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) akhirnya buka suara soal krisis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang dituding bermasalah sejak masa pemerintahannya. 

SBY mempersilakan jika periode pemerintahannya menjadi pihak yang disalahkan dan diminta bertanggung jawab. 

"Kalau di negeri ini tak satu pun yang mau bertanggung jawab tentang kasus Jiwasraya, ya salahkan saja masa lalu," kata SBY, seperti diungkapkan asisten pribadinya, Ossy Dermawan lewat akun Twitter @OssyDermawan, Jumat (27/12/2019). 

Saat dikonfirmasi, Ossy membenarkan peristiwa seperti yang ditulis dalam twit tersebut. 

Ossy menyebutkan, soal krisis Jiwasraya itu disampaikan SBY kepada para tamu yang dia terima pada Kamis (26/12/2019). 

Menurut SBY, publik pun tahu bahwa krisis Jiwasraya mulai terjadi dalam kurun 2018-2019.

Namun, jika memang tak ada pihak yang bertanggung jawab, SBY mempersilakan jika periode pemerintahannya disalahkan. 

SBY mengatakan, mereka yang kala itu menjabat di periode pemerintahannya masih ada. 

"Yang rakyat ketahui, krisis besar Jiwasraya terjadi dua tahun terakhir, 2018-2019. Jika ini pun tak ada yang bertanggung jawab, ya sudah, salahkan saja tahun 2006," kata SBY, berdasarkan kicauan Ossy. 

"Para pejabat tahun 2006 juga masih ada, mulai dari saya, Wapres JK (Jusuf Kalla), Menkeu SMI (Sri Mulyani), Menteri BUMN, dan lain-lain. Tapi, tak perlu mereka harus disalahkan," kata dia. 

SBY, kata Ossy, mengaku mendapatkan informasi bahwa saat ini banyak perusahaan BUMN yang bermasalah. 

Ketua Umum Partai Demokrat ini menduga krisis di tubuh perusahaan-perusahaan BUMN itu barangkali akan kembali ditudingkan kepada dirinya. 

"Mulai dari keuangan yang tak sehat, utang yamg sangat besar, sampai dengan dugaan penyimpangan (melanggar aturan). Kalau begini, jangan-jangan saya lagi yang disalahkan," tutur SBY, menurut twit Ossy. 

Sejak Pemerintahan SBY 

Presiden Joko Widodo angkat bicara soal kasus gagal bayar polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya (Persero). 

Jiwasraya sebelumnya menyerah dan tak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran yang mencapai Rp 12,4 triliun. 

Jokowi menegaskan, masalah di Jiwasraya ini terjadi sejak 10 tahun lalu, atau sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Balikpapan, Rabu (18/12/2019). 


Jokowi menegaskan, kasus gagal bayar Jiwasraya ini adalah masalah yang berat. 

Namun, ia meyakini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya. 

Perusahaan asuransi Jiwasraya memastikan pembayaran kewajiban sebesar Rp 12,4 triliun yang dijanjikan pada Desember 2019 tak bisa terlaksana. 

Hal ini disampaikan Hexana Tri Sasongko selaku Direktur Utama Jiwasraya. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, penyelesaian masalah gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) bakal diserahkan ke ranah hukum. 

Demokrat Desak Pembentukan Pansus Jiwasraya 

Penelusuran kasus Jiwasraya yang terus bergulir kini berpolemik di Komplek Parlemen Senayan. 

Sebagian Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia berharap adanya pembentukan Panitia Khusus (Pansus). 

Namun, usulan tersebut digagalkan pimpinan DPR yang hendak membentuk Panitia Kerja (Panja) atas kasus tersebut. 

Polemik yang terjadi atas penyelesaian kasus Jiwasraya ditanggapi Rachland Nashidik. 

Lewat akun twitternya pada Senin (20/1/2020), Rachland menegaskan pentingnya pembentukan Pansus ketimbang Panja. 

Menurutnya, lewat pembentukan Pansus, DPR memiliki kewenangan lebih dalam penyelesaian kasus Jiwasraya. 

"Skandal Jiwasraya memerlukan kekuatan kewenangan Pansus DPR agar kepada publik dapat dijelaskan: apa duduk perkaranya, kapan kejadiannya, siapa dan kenapa harus bertanggungjawab," jelas Rachland. 

"Semuanya agar keadilan bisa ditegakkan dan di masa datang skandal yang sama dapat dicegah berulang," tegasnya. 

Alasannya Rachland mendorong agar dibentuknya Pansus karena Panja memiliki kewenangan terbatas. 

Terbatasnya kewenangan tersebut antara lain, tidak adanya hak angket, interpelasi dan menyatakan pendapat.Tribun Timur

Subscribe to receive free email updates: