Rocky Gerung Tantang Bubarkan NU, FPI Rawan Karena Kecil, Tantang Junimart soal Jokowi


POpnesia.com - Perseteruan politisi PDI Perjuangan, Junimart Girsang dan Rocky Gerung, Pengamat Politik terus berlanjut dan semakin panas. Apalagi setelah Junimart tak bisa menjebloskan Rocky Gerung ke penjara terkait pernyataan sang pengamat bahwa Presiden Joko Widodo tak paham Pancasila.  

Politisi PDIP Junimart Girsang menanyakan maksud perkataan Rocky Gerung soal Presiden Tidak Paham Pancasila. 
        
Menurut Junimart, tidak seharusnya kebebasan berekspresi digunakan untuk melakukan fitnah terutama kepada Presiden. 

Hal ini dinilai sangat naif bagi bangsa Indonesia. 

"Bung Rocky saya kira begini ya, kalau disebut kebebasan berekspresi bukan berarti kita melakukan fitnah dalam tanda petik, kalau Bung Rocky mengatakan pak jokowi tidak paham pancasila itu terlalu naif bagi bangsa ini," ujar Junimart dilansir dari kanal Youtube Talk Show tvOne. 

Lebih lanjut Junimart mengatakan bahwa selama ini sikap Jokowi sudah menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila.

"Bagaimana mungkin Pak Jokowi presiden kita ini tidak paham Pancasila sementara dari sikap perilaku dia itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila," sambungnya. 

Mendengar ucapan Junimart, Rocky Gerung lantas memberikan bantahan. 

Rocky Gerung menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah tidak paham dengan pengertian Pancasila bukan tentang sikap yang menunjukkan nilai Pancasila. 

"Bukan soal perilaku, pengertian dia soal Pancasila," timpal Rocky Gerung. 

Lantas Junimart meminta Rocky Gerung untuk menunjukkan dimana letak ketidakpahaman Jokowi terhadap Pancasila. 

"Sekarang begini pak, Pak Rocky mengatakan pak jokowi tidak paham, saya mau tanya dimana ketidakpahaman beliau?" ucap Junimart. 

Dengan tegas Rocky menyebutkan beberapa hal yang dilakukan Jokowi yang dirasa tidak seusai dengan Pancasila. 

Pertama adalah tentang BPJS, menurut Rocky kebijakan Jokowi menggratiskan BPJS adalah hal yang lumrah dan tidak perlu untuk diapresiasi. 

Ini lantaran kebijakan tersebut merupakan kewajiban seorang presiden. 

"Saya terangkan, Jokowi akhirnya pidato mengatakan bahwa kami beri BPJS itu gratis pada sekian banyak orang, lho itu bukan demokrasi itu bukan Pancasila itu memang kewajiban presiden itu perintah undang-undang." 

"Jadi kalau seseorang melakukan sesuatu yang diperintahkan undang-undang, itu saya nggak bisa kasih pujian karena itu memang tugasnya dia kalau dia katakan oke saya batalkan kenaikan bpjs itu saya kasih pujian," ungkap Rocky.

Contoh kedua adalah soal lingkungan. 

Menurut Rocky pemindahan ibu kota adalah hal yang tidak tepat. 

Seharusnya Jokowi melakukan riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk memindah ibu kota. 

"Soa lingkungan presiden memutuskan untuk memindahkan ibu kota, soal-soal lingkungan di riset belakang itu kan dungu kan musti diriset dulu baru putusan politik." 

"Sekarang diputuskan lebih awal baru disuruh riset bagaimana kalau risetnya membatalkan," jelas Rocky. 

Mendengar ucapan Rocky yang penuh dengan kritikan terhadap pemerintah, Junimart lantas meminta Rocky untuk masuk dalam politik. 

"Saya kira begini, Bung Rocky ini perlu masuk ke dunia politik ya," ujar Junimart. 

Rocky merasa jika dirinya masuk di dunia politik maka ia tidak akan bisa memberikan pengamatan yang tajam terhadap kinerja pemerintahan. 

"Buat apa saya masuk politik, pengamatan dari luar itu jauh lebih tajam daripada dari dalam," ujar Rocky Gerung. 

Namun di sisi lain Junimart merasa bahwa suatu pengamatan bukan cara yang tepat untuk memperbaiki kebijakan yang salah.

Cara terbaik untuk memperbaiki suatu kesalahan adalah masuk dalam politik. "Kalau hanya pengamatan saja hanya seperti menonton bola sebagai penonton, perbaiki dong masuk dong." 

"Kalau pak Rocky mengatakan ada yang kurang tidak baik masuk silahkan, jadi jangan berkhayal," ujar Junimart. 

Rocky Gerung Sebut Presiden Joko Widodo Tidak Paham Pancasila 

Pengamat politik Rocky Gerung akan dilaporkan polisi oleh politisi PDIP Junimart Girsang. 

Laporan tersebut menyusul ucapan Rocky Gerung yang dianggap telah menghina Presiden Joko Widodo. 

"Karena Presiden Jokowi adalah dari PDIP dan atas seizin pengurus saya akan melaporkan karena sudah menghina simbol negara," kata Junimart Girsang di acara ILC bertajuk "Maju Mundur FPI" di Jakarta. 

Hal ini berawal dari debat panas soal SKT FPI yang tidak kunjung diperpanjang lantaran menurut pemerintah, FPI masih bermasalah dalam hal AD/ART. 

Saat itu Rocky Gerung membahas tentang syarat pembentukan organisasi masyarakat. 

Rocky Gerung merasa syarat yang diberikan untuk membentuk sebuah ormas sangat tidak masuk akal. 

"Syarat ormas tidak boleh berlambang seperti lambang negara, memang betul karena ormas bukan negara, tapi kemudian dikasih syarat yang kontroversi lagi itu, ormas harus berdasarkan ideologi negara, lho di depan bilang nggak perlu sekarang dibilang perlu itu kan dua hal yang ngaco logikanya gitu," ujar Rocky.

Lantas Rocky Gerung mengatakan bahwa dirinya tidak pancasilais. 

"Saya bilang saya tidak pancasilais, bukan anti pancasila tentu ornag harusnya tanya kenapa saya tidak pancasilais," ujarnya. 

Ini lantaran menurutnya sebuah negara adalah benda mati yang tidak berideologi. 

Sehingga tidak masuk akal jika Pancasila disebut sebagai ideologi negara. 

"Karena bagi saya tidak masuk akal pancasila dijadikan ideologi negara, negara itu barang abstrak, benda mati pula, yang beridelogi itu orang yang punya keyakinan hidup," sambung Rocky Gerung. 

Lebih lanjut bahkan Rocky Gerung mengatakan bahwa Pancasila bisa diubah. 

"Pancasila ada di konstitusi berarti pancasila bisa diubah, yang tidak bisa diubah adalah bentuk negara," sambung rocky. 

Rocky Gerung menuturkan bahwa NU merupakan sebuah ormas yang menganut Pancasila. 

Lantas ia menilai bahwa tanpa adanya Pancasila NU masih akan tetap berdiri. 

Hal ini karena NU merupakan sebuah ormas yang besar, maka ada atau adanya Pancasila ia akan tetap bisa berdiri. 

"NU menganut Pancasila, coba saya uji logikanya dicopot Pancasilanya, bubar nggak NU? nggak bakal karena udah terlalu besar," tutur Rocky Gerung. 

Rocky Gerung menilai bubar atau tidaknya sebuah ormas itu bergantung pada kekuasaan bukan Pancasila. 

"FPI jauh lebih kecil dari NU maka dari itu rawan untuk dibubarkan, ini soal pertandingan kekuasaan," sambungnya. 

Di akhir pernyataannya ia kembali menegaskan bahwa dirinya tidak Pancasialis. 

Saat ini tidak ada yang berhak menghukumnya terkait hal tersebut. 

"Saya katakan saya tidak pancasilais, siapa yang berhak menghukum saya dan mengevaluasi saya? Harus orang yang sudah pancasilais? siapa? nggak ada," ujarnya. 

Bahkan presiden juga tidak berhak menghukumnya. 

Lantaran Rocky menilai bahwa Presiden tidak paham soal Pancasila. 

"Presiden juga nggak ngerti Pancasila kan. dia hafal tapi dia nggak paham. 

"Kalau dia paham dia nggak berhutang, kalau dia paham dia nggak naikin BPJS, kalau dia paham dia nggak melanggar Undang-Undang Lingkungan," ujarnya. (TribunPalu.com/Lita Andari Susanti) 

Subscribe to receive free email updates: