Rocky Gerung Debat Panas dengan Ade Armando soal Celana Cingkrang


Popnesia.com - Dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Ade Armando debat panas dengan pengamat politik, Rocky Gerung.

Hal tersebut disampaikan Ade Armande di acara Rosi Kompas Tv, pada Kamis (31/10/19).

Mulanya, Rosi menanyakan terkait kebijakan menteri agama yang melaranag menggunakan celana cingkrang dan penutup wajah.

"Hari kita dengar statemen yang cukup keras, soal celana cingkrang, dan penutup wajah, dan beliau gusar ada pejabat negara yang tidak mau menyanyikan lagu Indonesia raya, bagaimana tanggapan anda?" tanya Rosi.

Ade Armando lantas mengatakan bahwa Jokowi menunjuk mantan jendral sebagai menteri bertujuan untuk memberantas radikalisme.

Ia menambahkan bahwa bahwa masalah radikalisme menjadi persoalan paling penting bangsa ini.

"Saya kira kita nggak usah menutupin fakta, bahwa ini semua penunjukkan para jendral, penunjukan Pak Fachrul Razi sebagai menteri agama, agenda pak Jokowi 5 tahun ke depan itu memang menempatkan melawan kelompok-kelompok radikal, mereka yang memperjuangkan syariah dan khilafah, mereka yang memusuhi menyebarkan kebencian kepada kaum non muslim dan kaum minoritas itu jelas ditempatkan agenda utama pemerintahan 5 tahun ke depan," ujarnya.

Rosi lantas menimpali pernyataan Ade Armando.

"Tadi Bung Rocky tidak khawatir dengan radikalisme sebagai ancaman, kalau anda seperti apa?" tanya Rosi.

Ade mengaku tidak sepakat dengan Rocky Gerung.

Ia mengaku mendapatkan ancaman dari kelompok-kelompok yang ia anggap radikal.

"Saya justru sebaliknya, saya melihat langsung, saya mendapat ancaman langsung," ujar Ade.

Rocky lantas langsung menyela.

"Apa dan siapa? kalau nggak bisa dijawab itu berarti halusinasi," ujar Rocky.

Meski didesak untuk mengatakan ancaman yang ia terima, Ade Armando tetap menolak dan tidak menyebutkan.

"Kalau anda nggak nyebutin, berarti orang itu hanya berpikir-pikir aja, " desak Rocky.

Ade Armando lalu mengatakan bahwa Rocky tidak pernah mengalami.

"Anda tidak pernah mengalami, penekanan, penindasan terkait hak agama anda, anda kan nggak beragama, jadi buat anda ini nggak masalah," ujar Ade Armando.

Rocky lantas tertawa mendengar ucapan Ade Armando dan menyebut Ade lebih parah dari menteri agama.

"Anda lebih parah dari menteri agama, menuduh orang tidak beragama," ujar Rocky sambil menunjuk Ade Armando.

Ade lantas mencontohkan beberapa kasus yang dialami oleh Meliana.

"Ada orang seperti Bu Meliana masuk penjara protes karena adzan, kemudian kelompok-kelompok pro khilafah di berbagai instansi berusaha mempengaruhi agar berusaha mempengaruhi, buat Pak Jokowi itu bermasalah," ujarnya.

Rocky Gerung membantah argumen Ade Armando.

"Semua orang berusaha mempengaruhi, tapi ada efeknya nggak?" tanya Rocky.

"Kalau baut kamu itu nggak masalah, its fine, tapi buat saya itu bermasalah, buat pak Jokowi itu bermasalah, makanya, ditempatkan para jendral," Ade Armando.

Terkait celana cingkrang, Ade Armando mengatakan bahwa ia sepakat.

Ade mengaku tidak ingin Indonesia seperti timur tengah.

"Soal celana cingkrang, Pak Fahrur Razi mengatakan ini memang persoalan besar bangsa ini, saya nggak mau Indonesia menjadi timur tengah, saya nggak mau Indonesia menjadi negara islam," ujar Ade Armando.

Rocky Gerung tampak terlihat tertawa mendengar pernyataan Ade Armando.

"Absurd," ujar Rocky Gerung sambil menepuk jidat dan mengaruk-garuk kepala.



Sebelumnya, Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi menegaskan akan menindak aparat sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS) yang ngotot memakai celana cingkrang saat bekerja, untuk berhenti saja sebagai PNS. 

"Tapi dari aturan pegawai bisa, misalnya di tempat ditegur celana kok tinggi gitu? Kamu enggak lihat aturan negara bagaimana? Kalau enggak bisa ikuti, (silakan) keluar kamu," kata Fachrul Razi. 

Menag Fahcrul Razi menyebut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016, ASN pria diwajibkan menggunakan celana panjang yang menutupi mata kaki. 

Sedangkan celana cingkrang adalah celana yang ujung bawah celana berada di atas mata kaki. 

Namun, dari sisi pemahaman agama (Islam), kata Menag Fachrul Razi, justru tidak bisa dilarang karena dalam Islam, memakai celana cingkrang, termasuk sunnah Nabi. 

"Masalah celana cingkrang-cingkrang itu tidak bisa dilarang dari aspek agama. Karena memang agama pun tidak melarang," ujar Fachrul di Kementerian PMK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). 

Tak hanya itu, Fachrul juga memperingatkan PNS yang mendukung khilafah, untuk keluar dari Indonesia. 

"Sikap kita mesti sama. kalau ada yang bersifat mendukung khilafah itu kan mendukung negara lain kamu dibayar Indonesia kamu harus hormat Indonesia kamu bisa berubah enggak? Kalau enggak bisa keluar Indonesia keluar dari wilayah ini!" kata Fachrul. 

Fachrul menambahkan, soal radikalisme selalu menjadi tugas pemerintah. 

Sebelumnya kata Fachrul, Presiden Jokowi sempat menyampaikan bahwa isu radikalime bukan hal yang baru dan sudah menjadi realita. 

"Bapak presiden mengatakan bahwa masalah radikalisme adalah realitas untuk kita semua kementerian yang ada di Indonesia," katanya. 

Pelarangan Cadar 

Menteri Agama Fachrul Razi membantah telah melakukan pelarangan penggunaan cadar di lingkungan instansi pemerintah. 

"Enggak ada, enggak ada (saya melarang), kami tidak pegang aturannya, larangannya juga tidak ada," ujar Fachrul Razi di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2019). 

Fachrul Razi malah mempersilakan masyarakat maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan kepercayaannya dengan menggunakan cadar ketika berada di lingkungan pemerintah. 

"Jasi silakan saja, kalau dari aspek agama. Yang berhak melarang juga kan bukan Kementerian Agama," papar Fachrul Razi. 

"Jadi pakai silakan aja, saya sudah bilang tidak ada larangan dan tidak ada dasar hukumnya," sambung Fachrul. 

Mantan Wakil Panglima TNI itu pun membantah dirinya telah berencana maupun merekomendasikan terkait pelarangan cadar. 

"Siapa yang bilang? saya enggak pernah bilang mengkaji. Kalau seandainya orang mengeluarkan aturan untuk kaitan keamanan ya silakan aja, pasti bukan Kemenag itu yang melarang," tutur Fachrul. 

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah. 

Hal itu ia katakan karena alasan keamanan usai penusukan mantan Menkopolhukam Wiranto. 

Fachrul mengatakan rencana itu masih dalam kajian. 

Namun aturan itu sangat mungkin direkomendasikan Kemenag atas dasar alasan keamanan. 

"Memang nantinya bisa saja ada langkah-langkah lebih jauh, tapi kita tidak melarang niqab, tapi melarang untuk masuk instansi-instansi pemerintah, demi alasan keamanan. Apalagi kejadian Pak Wiranto yang lalu," kata Fachrul dalam Lokakarya Peningkatan Peran dan Fungsi Imam Tetap Masjid di Hotel Best Western, Jakarta, Rabu (30/10/2019). 

Tanggapan PP Muhammadiyah 

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menanggapi wacana Menteri Agama Fachrul Razi soal kajian pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan. 

Menurut Abdul, ada dua hal yang harus dilihat secara seksama terkait rencana kebijakan Kemenag terkait dengan pelarangan pemakaian cadar di kantor Pemerintah. 

Pertama, kata Abdul, soal alasan kode etik kepegawaian. 

Kalau mereka adalah pegawai, maka siapapun harus mematuhi kode etik pegawai. 

Bahkan dalam konteks pembinaan, kepatuhan kepada kode etik berbusana adalah bagian dari penilaian kinerja dan loyalitas kepada institusi. 

"Hal ini tidak hanya berlaku bagi mereka yang bercadar, tapi juga mereka yang berpakaian tidak sopan yang tidak sesuai dengan norma agama, susila, dan budaya bangsa Indonesia," kata Abdul Mu'ti saat dikonfirmasi Tribunnews, Kamis (31/10/2019). 

Kedua, Abdul menyebut, dalam ajaran Islam terdapat kewajiban menutup aurat baik bagi laki-laki atau perempuan. 

Di kalangan ulama terdapat ikhtilaf mengenai cadar sebagai salah satu busana menutup aurat. 

Sebagian besar ulama berpendapat bercadar bukanlah wajib. 

Perempuan boleh menampakkan muka dan telapak tangan. 

"Muhammadiyah berpendapat bahwa bercadar tidak wajib. Yang perlu diluruskan adalah pemahaman mereka yang bercadar sebagai teroris atau radikal. Itu penilaian yang sangat dangkal dan berlebihan," jelas Abdul. 

Karenanya, ia menyebut, kebijakan Menteri Agama tersebut tidak ada yang salah. 

"Kebijakan Menteri Agama yang melarang perempuan bercadar tidak bertentangan dengan Islam dan tidak melanggar HAM. Kebijakan tersebut harus dilihat sebagai usaha pembinaan pegawai dan membangun relasi sosial yang lebih baik," jelasnya. 

Kata MenPAN RB 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo enggan berbicara banyak, terkait wacana yang dilontarkan Menag Fachrul Razi soal pelarangan penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintahan. 

Menurut Tjahjo, hingga saat ini belum ada aturan mengenai hal itu di Kemenpan RB. 

"Di Kemenpan RB belum ada, tapi yang lain silakan cek ya," ucap Tjahjo usai mengikuti rapat Paripurna tingkat Menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). 

Lebih lanjut, Tjahjo mengatakan setiap kementerian memiliki aturannya masing-masing terkait tata cara berpakaian. 

Hingga kini, ia mengaku belum ada pembahasan baik dari Kementerian Agama ataupun di Kementerian RB. 

"Kami menunggu saja, karena masing-masing instansi punya kewenangan untuk mengatur sesuai dengan ke-Indonesian yang ada," katanya. 

Masih terkait dengan itu, Tjahjo mengaku tidak ada keluhan terkait dengan penggunaan cadar di tempatnya. 

Tapi memang, lanjut Tjahjo, ada aturan soal tata cara berpakaian yang berlaku di Kemenpan RB. (Woro Seto/Tribunjateng)   

Subscribe to receive free email updates: