Kabar Buruk PSI, Begini Nasib Wiliam Aditya yang Unggah Anggaran Siluman Pemerintahan Anies Baswedan


Popnesia.com - Nasib William Aditya Sarana Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait laporan atas dirinya ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta akan diputuskan oleh pimpinan DPRD.

William sendiri dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta karena dinilai melanggar kode etik karena mengunggah anggaran siluman di media sosial.

Politisi muda itu sudah diperiksa perdana oleh Badan Kehormatan DPRD DKI beberapa hari yang lalu.

"Setelah kesepakatan kesimpulannya kayak apa, itu untuk bahan laporan kepada pimpinan. Pimpinan yang memutuskan, ketua DPRD," kata Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi saat dihubungi, Jumat (15/11/2019) malam.

Nawawi mengungkapkan, dari pemeriksaan yang telah dilakukan, William memaparkan mengapa dirinya mengunggah anggaran janggal ke media sosial.

Meski demikian dari sembilan orang anggota Badan Kehormatan, mayoritas setuju bahwa sikap William adalah sikap kritis.

"Kalau ada program yang diajukan oleh gubernur tapi tidak pro rakyat ya kita kritisi lah. Atau mungkn program dan anggaran diajukan tapi nampaknya pemborosan amat, tidak efisien, kita kritisi, betul," tuturnya.

Namun menurut dia, William juga harus berkoordinasi dengan pihak eksekutif jika menyangkut anggaran dan tidak serta merta mengunggah di media sosial.

"Jadi kalau ada persoalan yang sedang kita hadapi ternyata itu belum final, masih bahan mentah rancangan kan bisa dikonsultasikan, koordinasi, kita ajak ngomong, kita panggil kadisnya. Jadi tidak perlu juga kita harus jumpa pers atau mengunggah ke medsos duluan," ungkapnya.

Setelah pemeriksaan itu pun Badan Kehormatan akan merangkum dan merekomendasikan kesimpulan dari masalah William ini ke pimpinan DPRD DKI.

Dilaporkan LSM Maju Kotanya Bahagia Warganya Seperti diketahui, Lembaga Swada Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) melaporkan politisi PSI William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta.

Pasalnya, William dianggap langgar kode etik karena bongkar anggaran ganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Sugiyanto menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soal anggaran DKI Jakarta.

"Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

Dipanggil Badan Kehormatan Karena Bocorkan Anggaran Lem Rp 82,8 Miliar, William Aditya: Saya Siap!

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI William Aditya siap menghadapi panggilan Badan Kehormatan DPRD terkait laporannya soal anggaran lem Rp 82,8 miliar yang viral.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI menanggapi laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilayangkan kepadanya melalui Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Politikus yang baru pertama kali menjabat ini bahkan mempertaruhkan jabatannya sebagai legislator bila dianggap melanggar.

“Demi transparansi anggaran, saya siap pertaruhkan jabatan,” kata William pada Selasa (5/11/2019).

William mengatakan, bakal menerima laporan itu dengan tangan terbuka.

Dia juga siap menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

“Saya terima laporan itu dan akan menjalankan sebaik-baiknya,” ujar William.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan), Sugiyanto (51) melaporkan William ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta pada Senin (4/11/2019) petang.

William dituduh melanggar kode etik karena mengunggah dokumen KUA-PPAS ke media sosial, Twitter.

Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan itu dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.
       
Sebaliknya Ketua Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan berpendapat apa yang dilakukan William sesuai dengan tugas dan sumpah jabatannya untuk melindungi kepentingan masyarakat.

RAPBD merupakan dana yang dihimpun dari masyarakat sehingga penggunaannya harus transparan dan akuntabel.

"Apa yang dilakukan William adalah upaya menjamin hak warga akan transparansi dan kuntabilitas dalam proses penyusunan APBD DKI dijalankan dan tidak ada celah korupsi. Pemeriksaan soal pelanggaran kode etik jadi tidak relevan dalam masalah ini," tegasnya.

Sebut Anies Baswedan gubernur amatiran

Sebut Anies Baswedan Gubernur amatiran, begini ancaman William Aditya Sarana bila tak segera upload APBD.

Politisi PSI, William Aditya Sarana memberikan penilaiannya tentang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

William menilai bahwa sosok Anies Baswedan merupakan gubernur yang amatiran dan tidak Transparansi.

Hal ini diungkapkan William saat menjadi narasumber dalam acara Mata Najwa episode Buka-Bukaan Anggara Aneh DKI, Rabu (6/11/2019).

"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan, yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Anies Baswedan ini adalah gubernur yang amatiran itu yang pertama, yang kedua adalah Pak Gubernur Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," ujar William.

Ada sejumlah alasan yang membuat William mampu mengatakan hal tersebut.

Alasan pertama William menyebut bahwa Anies Baswedan sebagai gubernur amatiran, karena Anies dianggap tidak paham soal proses penganggaran dengan baik.

"Kenapa saya bilang pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran, karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik," ungkap William.

Lebih lanjut ia memberikan sebuah contoh fakta yang menunjukkan kinerja Anies Baswedan perihal penganggaran keuangan.

"Di DPRD di bulan Juli itu kami diberikan KUA PPAS itu 95 triliun lalu pada hari h pembahasan di banggar tiba-tiba turun menjadi 89 triliun, jadi ada kurang enam triliun.

Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah kepada DPRD, jadi harusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba di DPRD kita bersih-bersih lagi karena baru tahu ada pengurangan 89 triliun itu dan tidak ada poster pembelanjaannya, hanya pendapatannya saja," ujar William.

Alasan kedua Anies dinilai sebagau gubernur yang alergi transparansi lantaran Anies tidak pernah mengunggah dokumen perencanaan APBD tahun 2020 ke website pemerintahan DKI Jakarta.

"Yang kedua kenapa saya bilang alergi terhadap transparansi karena harusnya dokumen-dokumen perencanaan APBD 2020 ini sudah diupload ke website RKPD dan KUA PPAS," sambungnya.

William merasa Anies sangat sulit untuk diajak transparan terhadap penganggaran keuangan.

"Terakhir ini saya juga ingin menyatakan bahwa PNS atau ASN sudah memiliki niat untuk transparan cuma pak Anies Baswedannya in yang nggak mau," imbuhnya.

Tak hanya memberikan penilaian terhadap Anies Baswedan sebagai seorang gubernur, William juga memberikan ultimatum untuk Gubernu DKI Jakarta tersebut.

William mengultimatum Anies untuk segera menggunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke website sebelum tanggal 11 November 2019.

"Jadi saya mengultimatum ini paling telat pada tanggal 11 November Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke websiten apbd.jakarta.go.id," ujarnya.

Jika Anies tidak melakukan hal tersebut sampai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan maka fraksi PSI akan melakukan cara yang lebih keras lagi untuk menekan eksekutif agar segera mengupload dokumen APBD 2020.

"Kalau Gubernur Anies Baswedan tidak mengupload juga dokumen APBD 2020 yang merupakan uang rakyat tentunya kami dari fraksi PSI akan mencari cara yang lebih keras lagi bagaimana mempraser eksekutif untuk segera mengupload perencanaan tersebut," pungkasnya.

William Dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD Jakarta karena Kuak Anggaran 'Lem Aibon'

Nama Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana semakin ramai diperbincangkan publik karena mengungkap beberapa anggaran janggal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggaran janggal tersebut di antaranya untuk pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar, anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, dan anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

William memang mengunggah anggaran janggal ini melalui media sosialnya baik twitter maupun instagram.

William dilaporkan oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

Sugiyanto menilai William telah melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan.tribun kaltim



Subscribe to receive free email updates: