Gebrakan Ahok di Hari Ke-2 Jabat Komut Pertamina, Dirut Jadi Orang Pertama Terima Manuver BTP


Popnesia.com - Tiga hari menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) langsung tancap gas benahi sistem BUMN Pertamina. 

Gebrakan pertama Ahok sebagai Komut PT Pertamina, dilakukannya sesuai perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal impor migas. 

Ahok juga dikabarkan akan melakukan rapat perdana dewan Komisaris PT Pertamina pada hari ini, Rabu (27/22/19). 

Pada satu kesempatan, Ahok mengatakan sudah memberi arahan kepada Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati pada rapat Selasa (26/11/2019) kemarin. 

Ahok diketahui menerima tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membenahi persoalan internal Pertamina serta menekan impor minyak dan gas (migas). 

"Soal itu bisa naya ke Dirut. Karena aku hanya bicaranya ke Dirut sebagai Komisaris Utama," ujar Ahok kepada Tribun. 


Ahok mengatakan, Dirut yang akan memaparkan soal target Pertamina kedepan. 

Menyoroti persoalan impor minyak, dan pengembangan kilang. 

"Ibu Nicke yang akan menjelaskan," tutur Ahok. 

Untuk menindaklanjuti itu, ucap Ahok, ia bersama jajaran komisaris pertamina akan menggelar rapat perdana pasca dirinya resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. 

"Besok (hari ini red) kami akan rapat Dewan Komisaris untuk pertama kali," Ahok memastikan. (Tribunnews.com/TribunManado.co.id) 

Gaji Ahok di PT Pertamina 

Belum lama ini pemberitaan soal gaji Komisaris Utama Pertamina gencar berhembus. 

Diberitakan gaji Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) mencapai Rp 3,2 miliar per bulan. 

Menanggapi hal itu, Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Basuki Trikora Putra mengatakan, gaji dan kompensasi komisaris dan dewan direksi yang mencapai Rp 3,2 miliar per bulan tidak benar alias hoaks. 

"Gaji Rp 3,2 miliar itu banyak sekali." 

"Ya, anggap saya itu hoaks ya, Pak," kata Basuki Trikora Putra saat menghadiri rapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (25/11/2019). 

Dia menuturkan, angka itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. 

Bahkan, Basuki tidak tahu dari mana perhitungan hingga menghasilkan angka Rp 3,2 miliar per bulan tersebut. 

"Itu angka yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita juga tidak tahu dari mana angka sebesar itu," paparnya. 

Sebelumnya diberitakan, dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina sebagai pejabat di badan usaha milik negara (BUMN) mendapat gaji dan kompensasi. 

Kompensasi Komisaris BUMN tertera dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NOMOR PER-01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri BUMN Negara Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. 

Pada Bab II yang mengatur tentang Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN, disebutkan bahwa honorarium komisaris utama sebesar 45 persen dari gaji direktur utama. 

Adapun gaji Direktur Utama Pertamina diatur dalam pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri BUMN. 

Merujuk Laporan Keuangan PT Pertamina tahun 2018, total kompensasi untuk direksi dan komisaris sebesar 47,237 juta dollar Amerika atau setara Rp 661 miliar. 

Angka ini dikutip dari Laporan Keuangan PT Pertamina 2018 halaman 122 pada bagian "Kompensasi Manajemen Kunci dan Dewan Komisaris". 

Laporan itu menyebutkan, manajemen kunci adalah direksi dan personel lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. 

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci dan dewan komisaris berdasarkan laporan tersebut per 31 Desember 2018 sekitar 47,237 juta dollar AS. 

Pada 2018, ada 11 orang direksi serta 6 orang komisaris. 

Dengan perhitungan pembagian rata, maka per orang mendapatkan kisaran Rp 3,2 miliar per bulan atau sekitar Rp 38 miliar per tahun. 

Ahok Kans jadi Menteri, Gerindra: Jabatan Komisaris Pertamina hanya Batu Loncatan 

Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina, ditanggapi serius oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono. 

Gerindra meramal tahun depan akan ada reshuffle kabinet oleh Joko Widodo yang salah satu penggantinya adalah Ahok. 

Menurutnnya akan banyak menteri yang sekarang menjabat akan terpental baik karena tidak mencapai target yang diinginkan Presiden Joko Widodo. 

Selain itu Arief juga menilai persaingan elite di parpol yang akan menyebabkan desakan Joko Widodo untuk mereshuffle kabinetnya. 

"Tahu kenapa? Karena kan sesuai kata kata Joko Widodo, yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri, pejabat, dan birokrat agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Permintaan itu juga disertai ancaman," kata Arief Poyuono kepada wartawan, Senin (25/11/2019). 

Arief Poyuono lalu mengutip ucapan Presiden Joko Widodo. 

"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato pelantikan dalam sidang paripurna MPR, Minggu (20/10/2019). 

Apalagi Joko Widodo itu presiden yang selalu bekerja berdasarkan data data dan berorientasi selalu pada hasil kinerja. 

"Jadi ahok pasti sedang disiapkan nantinya untuk posisi menteri saat ada reshuffle kabinet tahun depan," kata Arief Poyuono. 

"Posisi Ahok jadi Komut Pertamina ini cuma sebagai batu lompatan saja, untuk mengembalikan ahok dalam jabatan publik dan kemudian dengan demikian akan mudah untuk Ahok yang memang punya integritas dan kejujuran dalam bekerja untuk bisa membantu Joko Widodo di kabinetnya," tambahnya. 

Arief Poyuono menilai, Presiden Joko Widodo untuk periode kedua ini butuh menteri model kayak ahok yang gila kerja, cepat tanggap akan keinginan Joko Widodo untuk kesuksesan program program pemerintahan Joko Widodo. 

Dia pun menilai, posisi Komisaris Utama (Komut) di setiap Badan Milik Usaha Negara (BUMN) tidak terlalu berperan penting. 

Komut katanya, perannya sama dengan komisaris biasa. Hal ini diungkapkan Arief terkait penunjukan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Komut Pertamina oleh Menteri BUMN Erick Tohir. 

"Semua kebijakan strategis di Pertamina harus dikoordinasikan dengan kementrian BUMN. Jadi, kalau sebagai pendobrak sih (Ahok) saya rasa terlalu berlebihan. Apalagi modal Ahok di Pertamina cuma integritas dan kerja keras saat jadi gubernur DKI," kata Arief, Senin (25/11/2019). 

"Sedangkan terkait keahlian manajemen di bidang pertambangan migas masih nihil banget. Misalnya ngerti engga Ahok baca dan mengkalkulasi pasar minyak? Dan gas internasional yang rentan dengan gejolak pengaruh ekonomi global serta stabilitas keamanan di timur Tengah?" sindir Arief. 

Produk minyak dan gas itu, katanya tidak sama. Tidak seperti jualan sayur di pasar atau mengatur pasar di Tanah Abang Kemudian, Arief juga mempertanyakan apakah Ahok memiliki jaringan internasional yang kuat terkait jaringan pelaku bisnis minyak dan gas dunia. 

Inilah menurutnya yang selama ini kenapa Pertamina tidak jadi perusahaan yang profesional dan berkaliber dunia serta memberikan keuntungan bagi negara dan rakyat. 

Tidak seperti misalnya Petrobras, Petronas , Petrochina, sebab lebih kuat pengaruh politiknya dalam penempatan jajaran Komisaris dan direksinya. 

"Dan (Ahok) bukan orang orang yang memang kredibel dibidangnya dan profesional. Jadi mohon maaf aja ya prediksi saya tidak akan banyak perubahan di Pertamina dengan adanya Ahok di Pertamina. Seengganya, kehidupan ekonomi Ahok sudah terjamin lah dengan jadi komut di Pertamina," kata Arief. 

Penempatan Ahok di Pertamina lanjutnya terlihat betul bahwa kemampuan Erick untuk mendirecting BUMN menjadi BUMN yang profesional dan profit. "Masih dibawah standar karena tidak bisa mengatakan iya atas perintah Joko Widodo untuk menempatkan Ahok," katanya. (tribunwow/kompas.com/tribunjakarta) 

Subscribe to receive free email updates: