Gara-gara Ungkap Kelemahan Ahok hingga Bandingkan dengan Anies, Politisi PKS Debat Keras dengan PDIP

Popnesia.com - Perdebatan terjadi antara Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Fathul Bari dengan Politisi PDIP, Yohanis Fransiskus Lema.

Mereka berdebat masalah kontroversi Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjadi petinggi perusahaan BUMN.

Dilansir TribunWow.com dari channel YouTube Kompas TV pada Senin (18/11/2019), Achmad Fathul Bari kurang setuju Ahok menjadi bos BUMN.

Menurutnya, banyak kasus hukum Ahok yang dianggap belum selesai.

Achmad mempertanyakkan apa yang menjadi pertimbangan Ahok akan direkrut menjadi petinggi BUMN.

"Kalau kita mengukur sebuah kinerja, apalagi untuk sebuah BUMN sebetulnya sederhana, kita ingin tanyakan apa sih alasan utama Menteri BUMN misalnya mengajukan seorang Ahok misalnya," ungkap Achmad.

Menurutnya, masih banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih pantas memimpin BUMN daripada Ahok.

"Karena ada ribuan orang yang punya kualitas mungkin jauh di atas Ahok juga banyak di luar sana dan oleh karena itu ini menjadi salah satu catatan mengapa hal ini disampaikan," ujarnya.


Kemudian, Achmad menyinggung prestasi Ahok yang dinilai tidak sebanyak catatannya.

"Yang kedua kalaupun kita ukur-ukur kinerja, ada yang menyampaikan bahwa kinerja Beliau dulu mempunyai capaian-capaian sebetulnya banyak juga catatan-catatan," ungkapnya.

Misalnya, masalah penyusunan anggaran yang kemudian Achmad bandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang, Anies Baswedan.

"Bukan hanya capaian, catatannya juga banyak misalnya hal paling sederhana dalam keuangan negara ketika Beliau memimpin DKI Jakarta hanya mendapat opini wajar dengan pengecualian."

"Dan ketika Anies menjadi Gubernur, akhirnya menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu kan hal paling dasar dalam pengelolaan keuangan negara," ujar dia.

Selain itu, Achmad kembali menyinggung kasus Ahok yang lain, seperti pembelian Sumber Waras.

"Belum lagi catatan yang lain, banyak sekali kasus-kasus yang diperdebatkan di masa Pak Ahok misalnya kasus Sumber Waras, ada kasus pembelian lahan di Cengkarang jadi catatan juga, jadi itu menjadi catatan bahwa kinerjanya perlu dipertanyakan," ujar Achmad.

Menjawab Achmad, Yohanis Fransiskus Lema menegaskan bahwa tuduhan-tuduhan itu tak pernah terbukti.

"Ini semua yang disebutkan ini kan tak pernah terbukti, ini adalah stigmasisasi atau opini," ujar Yohanis Fransiskus Lema atau Ansi Lema.

"Bukan stigmatisasi, ada kok," jawab Achmad.

"Apa buktinya," tantang Ansi Lema.

"WTP terbukti," ujar Achmad lagi.

Kemudian, perdebatan semakin keras antar keduanya.

Hingga akhirnya ditengahi oleh presenter.

Achmad mengaskan perbedaan WTP Ahok dan Anies dalam anggaran DKI Jakarta terbukti adanya

"Kalau Anda ngomong bahwa Sumber Waras gimana ?," ujar Ansi Lema.

"Yang saya bilang tadi WDP terbukti dan ini bukan stigma. Yang tadi saya bilang WDP anda bilan. WDP bukan stigma catat itu," tegas Achmad.

Lihat videonya mulai menit ke-11:45:



Pada kesempatan itu, Achmad juga mengungkit janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disebut akan membangun pemerintahan tanpa bagi-bagi kursi.

"Sebelumnya kita melihat garis besar lebih dulu ya, publik ini masih ingat sekali janji Presiden Jokowi."

"Yang tahun 2014 sampai detik ini belum Beliau revisi sekalipun terkait dengan bagaimana janji untuk membangun kabinet dan pemerintahan itu lepas dari berbagai kepentingan-kepentingan dan bukan hanya bagi-bagi kursi," ungkit Achmad.

Achmad Fathul Bari menilai, hal itu berkaitan dengan kabar Ahok menjadi petinggi BUMN.

Pasalnya, diketahui Ahok masih tercatat sebagai kader PDIP.

"Ya itu menjadi salah satu yang perlu menjadi catatan walaupun mungkin Beliau mengatakan bukan Pengurus Partai Politik tapi jelas Beliau sebagai kader Partai Politik," ujarnya.

Menurut Achmad, hal itu tidak pantas dalam membangun negara.

Pasalnya, seharusnya BUMN merekrut orang yang benar-benar profesional
"Dan itu sebetulnya kita bicara bukan hanya bicara aturan kita juga bicara etika, kepantasan BUMN yang diharapkan bisa menghasilkan penghasilan negara yang dikelola dengan profesional," kata Achmad.

Tak hanya Jokowi yang dianggap tidak pantas.

Melainkan beberapa jajaran BUMN, termasuk sang Menteri BUMN, Erick Thohir dianggap telah melanggar norma kepantasan di depan publik karena ingin merekrut Ahok.

"Ya menurut saya kepantasan itu juga diukur dengan etika dan menurut saya hal ini menunjukkan bahwa ternyata Presiden Jokowi dan jajarannya bukan hanya langsung presiden ya tapi Menteri BUMN dan sebagainya kurang menjaga etika di depan publik bahwa ini bagian dari kepentingan negara," ungkap dia. (TribunWow.com/Mariah Gipty)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com

Subscribe to receive free email updates: