Debat Marwan Batubara dan Immanuel soal Ahok Masuk BUMN, Singgung Kasus di KPK hingga Dahlan Iskan

 
Popnesia.com - Pengamat dari Institut Kebijakan Publik, Immanuel Ebenezer dan Pengamat Energi Marwan Batubara debat panas soal pemilihan calon pimpinan BUMN.

Dilansir TribunWow.com, dari tayangan KompasTV, kedua pengamat tersebut saling adu pendapat terkait penunjukan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai bos BUMN, Sabtu (16/11/2019).

Mulanya, Marwan Batubara dengan tegas menyatakan tak setuju Ahok masuk di BUMN.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies itu menyebut bahwa Ahok masih memiliki banyak kasus di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pak Ahok punya background yang saya kira bermasalah secara hukum," ujarnya.

"Meskipun memang dari sisi proses di KPK atau di kepolisian, beliau itu bebas."

"Tapi faktanya masyarakat, publik itu, bukan sekedar serikat pekerja ya, banyak kalangan itu memiliki bukti dan fakta-fakta."

"Bahwa sebetulnya Pak Ahok ini masih punya kasus hukum yang tidak belum dituntaskan, tapi tidak dituntaskan dengan sengaja," imbuhnya.

Pembawa acara kemudian menyebut soal kasus-kasus yang sudah ditetapkan secara hukum tetap, di mana Ahok terbukti tidak bersalah.

Menurut Marwan Batubara, hal itu masih belum cukup.

"Karena KPK itu menyatakan Ahok tidak bersalah, dengan menyatakan dia tidak punya niat jahat," ungkap Marwan Batubara.

"Bagaimana mengukur orang tidak punya niat jahat, padahal alat bukti yang dibutuhkan itu cuma 2, untuk kasus Sumber Waras misalnya."

"Itu ada 5 alat bukti yang menunjukkan bahwa dia memang bersalah gitu."

"Kalau dilindungi KPK, karena ini bagian dari ada konspirasi, oh ya bisa saja nanti orang bersandar pada 'Oh ini KPK menyatakan tidak bersalah'," imbuhnya.

Terkait tudingan Marwan Batubara, Immanuel memberikan tanggapan.

Pertama ia menerangkan bahwa jabatan direksi atau komisaris BUMN bukanlah jabatan publik.

"BUMN ini juga bukan badan publik, dia badan hukum perdata, dan tunduknya juga pada hukum perseroan, bukan ASN," kata Immanuel.

"Jadi di situ kita harus pahami dulu badan hukum ini Pak."

"Jadi kita tidak melenceng, subjetivitas, persoalan politik, yang saya takutkan bias," imbuhnya.

Immanuel kemudian menyoroti penolakan yang dilakukan oleh Serikat Pekerja Pertamina.

Menurutnya, persoalan ini bukanlah wilayah Serikat Pekerja Pertamina.

Immanuel menuturkan, pengangkatan direktur, atau komisaris di sebuah BUMN itu melalui sebuah aturan.

Sebagai mantan pendukung Ahok, Immanuel menyebut penolakan Ahok masuk BUMN bermuatan politis.

Menanggapi hal itu, Marwan Batubara kembali menyoroti soal status hukum Ahok.

Marwan Batubara menegaskan, publik tentunya tidak ingin BUMN yang mengurus hajat hidup mereka dipimpin orang yang bermasalah secara hukum.

"Negara hukum itu faktanya bahwa dia dilindungi oleh KPK," ucapnya.

"Itu asumsi atau seperti apa kalau dibilang 'Dilindungi oleh KPK', karena ini tudingan yang serius," tanya pembawa acara.

"Pelanggaran hukum yang mana yang dilakukan Ahok," sahut Immanuel turut bertanya.


Marwan Batubara lantas menjawab pertanyaan keduanya.

"Begini, fakta hukum yang dilakukan audit oleh BPK, dan pengakuan oleh siapa yang menjual tanah Sumber Waras misalnya," kata Marwan Batubara memulai penjelasannya.

"Itu sudah lebih dari cukup untuk menyatakan Ahok itu bersalah."

"Alat bukti itu, kalau orang ingin diproses di pengadilan cukup dengan 2 alat bukti saja."

"Itu sudah bisa dilanjutkan untuk diproses, nah ini alat buktinya itu sudah ada 5, tapi dilindungi oleh KPK bahwa dia tidak punya niat jahat," sambungnya.

Mendengar penjelasan Marwan Batubara yang terus menuding KPK, Immanuel menanyakan relevansi kasus tersebut dengan pencalonan pimpinan BUMN.

"Pak Marwan, relevansinya apa Sumber Waras dan pengangkatan Ahok sebagai calon pemimpin BUMN?," tanyanya.

"Saya melihat tidak ada relevansinya," sambungnya.

"Kita bicara hukum," jawab Marwan Batubara.

"Lha hukumnya apa? Emang sudah ada keputusan hukum, ada incraht?," tanya Immanuel lagi.

"Namanya ada orang kasus hukum kok," jawab Marwan Batubara tak selesai karena dipotong Immanuel.

"Kasus hukum yang mana?," ujar Immanuel.

"Ya itu salah satunya, salah satunya ya Sumber Waras, tapi saya melaporkan ke KPK, bisa dicek di KPK, ada 8 kasus, tanggal 17 Juli 2017," ungkap Marwan Batubara.

"Saya laporkan ke KPK, bahwa Ahok ini punya masalah-masalah hukum, melanggar sekian banyak aturan," tambahnya.

Mendengar perdebatan kedua narasumbernya, pembawa acara mencoba menengahi.

Ia pun memberikan kesempatan kepada Immanuel untuk memberikan tanggapan soal kasus di KPK.

Immanuel mengatakan, sebagai publik, tentu harus menghormati kinerja dan proses hukum yang ada di KPK.

"Saya heran, kenapa sih, Ahok waktu jadi gunernur diganggu, nikah diganggu, mau di BUMN diganggu," ujarnya.

"Soal kinerja seperti apa?," potong pembawa acara.

Menurut Immanuel, kinerja dan integritas Ahok telah teruji.

Lebih lanjut, Immanuel juga kembali menyoroti penolakan yang ada di BUMN, ketika Ahok mau masuk.

Immanuel kemudian menyinggung hal serupa yang pernah terjadi pada Dahlan Iskan.

"Persoalan kejadian Ahok ini juga pernah terjadi di Dahlan Iskan," ungkapnya.

"Pak Dahlan Iskan dulu waktu ditunjuk sebagai Dirut PLN juga terjadi penolakan dan resistensi di karyawan pekerja PLNnya."

"Pak Dahlan kerja saja itu enggak peduli, saya rasa jangan peduliin lah penolakan-penoalakan itu."

"Ujinya kerja kok, kinerja," sambungnya.

"Termasuk mundur atau tidak dari PDIP, tidak perlu?," tanya pembawa acara.

"Tidak ada aturan yang mengacu itu, Pasal 19 tidak pernah secara spesifik bilang kader partai," jawab Immanuel.

"Yang tidak boleh itu rangkap jabatan," lanjutnya.tribunwow

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini mulai menit awal:

Subscribe to receive free email updates: