Andre Rosiade Minta Ahok Klarifikasi Sumber Waras Sebelum Jadi Bos BUMN, Aiman Singgung Kasus Anies

Popnesia.com - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengingatkan Menteri BUMN Erick Thoihir bila nanti memilih Ahok jadi bos BUMN.

Adnre mengingatkan Erick Thohir soal sikap Ahok.

Pun Andre Rosiade juga mengingatkan bila nanti Ahok jadi bos BUMN, Erick Thohir harus meminta BTP mengklarifikasi soal sejumlah kasus yang pernah menyeret namanya.


Andre Rosiade sendiri mengaku menghormati keputusan Erick Thohir memilih nama Ahok masuk dalam kandidat bos BUMN.

"berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2003 Menteri BUMN berwenang melakukan pengangkatan karena dia representasi negara yang memegang saham BUMN,

kami DPR menghormtai kewenangan dan apapun keputusan menteri BUMN, " kata Andre Rosiade dikutip dari Sapa Indonesia Malam Kompas TV.

Andre Rosiade mengingatkan Erick Thohir agar visi BUMN menjadi transparansi bisa terwujud.

Agar semuanya itu bisa terwujud, kata Andre Rosiade, Erick Thohir perlu mengingatkan Ahok atas sikapnya.

"tapi tentu kita mengingatkan Erick Thohir, jangan sampai harapan kita BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir bisa melanjutkan transparansi, perbaikan kinerja, itu bisa berlangsung, " kata Andre.

"harapan kami kalau pak Erick memilik pak Ahok ada hal yang perlu diingatkan, " tambah Andre Rosiade.

Andre Rosiade mengatakan Ahok perlu melakukan klarifikasi soal kasus Rumah Sakit Sumber Waras.

Tak hanya itu, Andre Rosiade juga meminta Ahok mengklarifikasi sejumlah kasus lain yang pernah menyeret namanya.

"pertama ada klarifikasi soal ke BPK dan KPK soal kasus seperti sumber waras, pembelian tanah sendiri DKI, " kata Andre Rosiade.

Hal itu, menurut Andre, perlu dilakukan untuk menunjang visi BUMN menjadi lembaga yang transparan

"lho kan katanya mau transparansi kan mau perbaikan,

bayangkan pak ahok waktu jadi gubernur membeli sumber waras," kata Andre Rosiade.

Aiman sebagai pembawa acara kemudian menyela pembicaraan Andre Rosiade.

Aiman juga membandingkan kasus yang juga menyeret nama Jokowi dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"bukannya semua pejabat punya kasus yang tidak terbukti, pak Jokowi ada bus Trans Jakarta, Anies Baswedan Frankfrut Book Fair,

artinya kalau semua diungkap semua akan punya hal, tidak kemudian membuktikan ada pelanggaran hukum," kata Aiman ke Andre Rosiade

"ini kan butuh klarifikasi, " jawab Andre.

Setelah diberi timpalan oleh Aiman, Andre Rosiade melanjutkan penjelasannya dengan topik lain.

"saran saya ya mempimpin BUMN ke depan harapan kami ke depan tentu perbaikan, " kata Andre Rosiade.

Bukan hanya mengklarifikasi kasus yang menyeret namanya, Ahok juga diminta untuk merubah gaya kepemimpinan.

Diketahui bersama sewaktu menjadi Gubernur DKI, Ahok selalu diprotes karena gaya bicaranya yang keras.




"harapan kami pak Erick ingatkan pak Ahok jangan ulangai gaya lama mempin DKI di BUMN nanti, tidak perlu, " kata Andre.

Menurutnya melakukan reformasi dan perbaikan tak melulu harus dengan memaki.

"melakukan perbaikan reformasi tidak harus dengan memaki-maki orang,

banyak direksi sukses manamejemn yang sukses tanpa harus memaki orang , " kata Andre.

Andre Rosiade juga mengimbau agar Ahok tidak petantang-petenteng ketika nanti jadi bos BUMN.

"tolong jangan petantanteng kalau nanti anda jadi pimpinan BUMN ,

patuhi Undang-Undang BUMN Perseroan terbatas, supaya pak Erik Thohir mengingatkn pak Ahok jangan sampai tujuan yang baik ini jadi berantakan karena orangnya emosional," tutup Andre Rosiade.

Ahok sendiri disebut-sebut akan mengisi posisi penting di Pertamina.

Dialnsir dari Kompas.com, Presiden Jokowi membenarkan bahwasanya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan memimpin di salah satu perusahaan BUMN.

Terkait dengan penempatan Basuki di dalam lingkungan perusahaan BUMN, Presiden Jokowi ketika ditanya para awak media tidak mengetahui Basuki akan ditempatkan di mana.

"Kita kan tahu kinerjanya. Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN," kata Jokowi.


Dikutip Tribunnews.com dari tayangan Kompas TV, berdasarkan laporan kinerja keuangan Pertaminan di tahun 2018, kompensasi untuk manajemen yang berupa gaji dan imbalan untuk 17 direksi dan komisaris, mencapai 47,23 juta dollar AS atau 671 miliar rupiah per tahun.

Imbalan sejumlah 671 miliar jika dibagi dengan 17 orang direksi dan komisaris yang berada di Pertamina, maka setiap orang akan menerima sejumlah 39 miliar rupiah setahun atau 3,25 miliar dalam sebulan.

Gaji yang didapatkan oleh seorang pimpinan Pertamina bahkan mengalahkan gaji dan tunjangan seorang Presiden Jokowi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001, Presiden Jokowi hanya mendapatkan gaji sebesar 62,74 juta perbulan.

Jika dibandingkan gaji seorang presiden dan pimpinan Pertaminan, gaji presiden masih kalah jauh dengan gaji yang didapatkan Basuki jika ia pada nantinya akan menjadi pimpinan PT.Pertamina (Persero)


Di masa Basuki masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, gaji yang ia terima bahkan hanya 8,4 juta rupiah per bulan.

Terkait dengan wacana Basuki Tjahaja Purnama menjadi pimpinan di salah perusahaan BUMN, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga turut mengemukakan suaranya.

Luhut menilai tidak ada masalah jika Basuki bergabung dan menjalankan saah satu perusahaan di lingkungan BUMN.

"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut Pandjaitan saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019).

Saat ditanya apakah ia telah mengetahui BUMN mana yang akan dipimpin Ahok, Luhut Pandjaitan enggan menjawab.

"Ya enggak tahu, kita tunggu aja," imbuhnya.



Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com 

Subscribe to receive free email updates: