Sebut Jokowi Pindahkan Ibu Kota Sepihak, Mahfud MD Skak Mat Fahri Hamzah!

Popnesia.com - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur secara sepihak dan harusnya mengubah undang-undang (UU) terlebih dahulu.

Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Mahfud MD, pun menyebut undang-undang bisa diubah atau dibuat nanti ketika pemindahan ibu kota benar terlaksana.

Hal tersebut disampaikan Mahfud MD saat membuka Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Dikutip TribunWow.com dari unggahan kanal YouTube Tribun Timur, Senin (2/9/2019), Mahfud MD menyebut sudah biasa jika ada pihak yang setuju dan tidak setuju terkait rencana pemindahan ibu kota lantaran ini negara demokrasi.

Lalu, Mahfud MD mengungkapkan ada pihak yang menyinggung soal mengapa tak ada perubahan undang-undang terkait rencana pemindahan ibu kota.

"Ada yang bilang bahwa pemindahan ibu kota harus didahului dengan perubahan undang-undang, ada yang bilang tidak harus begitu," ujar Mahfud MD.

Dalam hukum tata negara, Mahfud MD menyebut yang berhak memutuskan memindahkan atau tidak memindahkan ibu kota adalah presiden.

"Yang jelas menurut hukum tata negara, yang mempunyai hak dan wewenang untuk membuat kebijakan dalam hal-hal yang sifatnya optional."

"Seperti berencana memindahkan, atau tidak memindahkan ibu kota, di dalam keadaannya seperti sekarang ini adalah presiden," terang Mahfud MD.

Lantaran rencana ini adalah hak prerogatif presiden, maka tak perlu dibuat undang-undang terlebih dahulu sebelum menyusun rencana pemindahan ibu kota lebih mendalam.

"Presidenlah yang berwenang itu, tidak ada aturan yang menentukan undang-undang harus dibuat lebih dulu dan kemudian baru dimulai langkah-langkah untuk memindahkan ibu kota," kata Mahfud MD.

Mahfud MD menyebut penyusunan atau perubahan undang-undang baru akan dilaksanakan saat akan benar-benar memindahkan ibu kota.

"Yang penting, kalau semua nanti sudah siap, maka barulah pemindahan yang resmi dilakukan dengan pembentukan undang-undang baru atau perubahan terhadap undang-undang yang sudah ada," jelasnya.

Mahfud MD yakin meski tanpa undang-undang yang dibuat atau diubah, rencana ini akan berjalan lancar asalkan pemerintah konsisten.

"Kami yakin, selama pemerintah konsisten dan cermat dalam melaksanakan rencana ini, maka semua akan selesai dengan baik," kata Mahfud MD.

Maka dari itu, Mahfud MD menyimpulkan bahwa Jokowi tidak melakukan pelanggaran prosedur lantaran memang tak ada keharusan untuk membuat atau mengubah undang-undang sebelum rencana ini dilaksanakan.

"Menurut kami tidak ada pelanggaran prosedur dalam rencana ini, karena pemindahan resminya secara yuridis nanti, dengan undang-undang, memang bisa dilakukan pada saat kita sudah benar-benar akan pindah," terangnya.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Rabu (4/9/2019), Fahri Hamzah menganggap Jokowi tidak melaksanakan proses ketatanegaraan seperti yang seharusnya.

"Terus terang saya menyayangkan kurangnya ahli tata negara di sekitar presiden sehingga presiden itu tidak menjalankan suatu proses ketatanegaraan yang resmi, yang lazim."

"Proses ketatanegaraan yang lazim itu kan ada tahapannya," ujar Fahri Hamzah, Senin (26/8/2019).

Fahri Hamzah menyebut harusnya pemindahan ibu kota direncanakan dengan kajian pada perubahan ketentuan lama, misalnya pengecekan UUD 1945 dan undang-undang terkait.

"Barulah dia bicara dengan DPR di komisi-komisi di mana UU itu harus diubah. Sebab, UU yang harus diubah untuk perpindahan ibu kota lebih dari 8 dalam kajian sementara yang saya temukan," kata Fahri Hamzah.

Maka dari itu, Fahri Hamzah menganggap Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota hanya secara sepihak.

Bahkan, menurut Fahri Hamzah, tidak ada kajian dan naskah akademik soal rencana besar tersebut.

"Mohon maaf bapak presiden, enggak begitu caranya, mesti bikin UU dulu, mesti bikin kajian, naskah akademik dulu, enggak ada. Saya sudah lihat paper-nya segala macam, enggak ada," pungkasnya.

Berikut video lengkapnya (dari menit awal):



Alasan Jokowi Pindahkan Ibu Kota

Melalui unggahan Instagramnya, Jokowi mengungkap alasan mengapa ibu kota harus dipindah ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, di antaranya karena kondisi DKI Jakarta.

Alasan tersebut diungkapkan Jokowi melalui unggahan Instagram @jokowi, Senin (26/8/2019) setelah konferensi pers di Istana Negara.

Sang presiden menyebut DKI Jakarta saat ini menyangga terlalu banyak beban berat.

Menurut Jokowi, Jakarta sudah terbebani sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, hingga pusat jasa.

Tak hanya itu, Jakarta juga sudah menjadi wilayah yang memuat bandar udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia.

Selain itu, terpusatnya banyak sektor di Jakarta membuat kemacetan di wilayah ini sudah tak bisa dihindarkan.

Kemacetan di Jakarta menyebabkan polusi udara dan air sehingga butuh penanganan segera demi kesehatan masyarakatnya.

Jokowi menyebut keputusan pemindahan ibu kota bukanlah kesalahan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Jokowi menyebut beban perekonomian Indonesia memang terlalu terpusat ke Pulau Jawa, utamanya Jakarta.

Hal ini menyebabkan kesenjangan ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lain di luar Jawa yang semakin meningkat.

Padahal pemerintah sudah sejak 2001 memprogramkan otonomi daerah agar terjadi pemerataan namun tetap kurang efektif.

Beban di Pulau Jawa sendiri juga semakin berat dengan total penduduk 150 juta jiwa atau 54 persen dari total penduduk Indonesia.

Dan 58 persen produk domestik bruto (PDB) ekonomi Indonesia berada di Pulau Jawa.

Jokowi tak ingin beban Jakarta dan Jawa semakin berat dan kesenjangan semakin meningkat.

Unggahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengungkap alasan mengapa ibu kota harus dipindah ke Kalimantan Timur, di antaranya karena kondisi DKI Jakarta.
Unggahan Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Jokowi mengungkap alasan mengapa ibu kota harus dipindah ke Kalimantan Timur, di antaranya karena kondisi DKI Jakarta. (Instagram/@jokowi)
(TribunWow.com/Ifa Nabila)




Subscribe to receive free email updates: