Profil Ketua KPAI yang Banyak Disorot Publik Terkait Polemik Audisi PB Djarum


Popnesia.com - PB Djarum akhirnya memutuskan untuk menghentikan penyelenggaran audisi bibit-bibit pemain bulu tangkis itu pada tahun 2020.

Keputusan PB Djarum menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis pada 2020 disampaikan melalui jumpa pers yang disampaikan Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosiman, Sabtu (7/9/2019), di Hotel Aston Imperium, Purwokerto, Jawa Tengah.

Penyebabnya karena Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menganggap audis PB Djarum tersebut telah mengeksploitasi anak.

Perdebatan kian panjang karena KPAI dianggap tidak mendukung upaya untuk mencari pemain berbakat di bidang olahraga terutama bulu tangkis.

Padahal selama 50 tahun berjalan, audisi PB Djarum telah melahirkan banyak atlet nasional yang berhasil membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah internasional.


Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto angkat bicara terkait penghentian audisi bulu tangkis untuk anak-anak yang dilakukan oleh PB Djarum.

Ia menegaskan, pihaknya sama sekali tak berniat menghentikan audisi tersebut.

Justru, ujar dia, KPAI mendukung kemajuan prestasi anak Indonesia.

"Perlu kami sampaikan bahwa KPAI tidak terbesit niat untuk menghentikan audisi, kami justru mendukung bagaimana audisi dan pengembangan bakat dan minat anak di bidang bulu tangkis terus berlanjut agar prestasi anak terus tumbuh dan membanggakan Indonesia ke depan," ujar dia diketerangan tertulisnya, Senin (9/9/2019).

KPAI pun menjadi sorotan.

Lalu seperti apa sosok Ketua KPAI Susanto yang banyak disorot masyarakat terkait kasus ini?

Berikut profilnya dilansir Tribunnews.com, Selasa (10/9/2019) dari situs kpai.go.id :

Susanto lahir di Kabupaten Pacitan Jawa Timur, 5 Mei 1978 lalu.

Amanah tersebut disematkan setelah melalui fit and proper test di Komisi VIII DPR RI dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Komisioner KPAI.

Sejak mahasiswa, Susanto dikenal selalu lekat dengan dunia aktivis, mulai komisariat hingga pengurus besar organisasi kemahasiswaan.

Selain menjabat ketua KPAI, Susanto saat ini adalah Ketua Departemen Pengembangan Kebijakan PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat Periode 2015-2020 dan sebagai Wakil Ketua Lembaga Pendidikan Maarif Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2015-2020.

Menempuh SD di Temon II Arjosari Pacitan, selanjutnya MTs dan MA di Pondok Pesantren al-Fattah Kikil Arjosari Pacitan.

Kemudian melanjutkan S1 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Jawa Timur, Lulus sebagai Wisudawan Terbaik, melanjutkan S2 Konsentrasi Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007 sebagai Wisudawan Terbaik serta menyelesaikan S3 di Universitas Negeri (UIN) Jakarta.

Sejak mahasiswa ia aktif menulis dan riset terkait pengarusutamaan hak anak dan pengarusutamaan gender.

Dia aktif menjadi kontributor artikel di berbagai media dan Majalah Media Perempuan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta sering mendapatkan program riset dari kementerian tersebut.

Sebelum mengemban amanah sebagai Komisioner KPAI, Susanto telah malang melintang di dunia anak, sebagai aktifis konsorsium pencegahan eksloitasi anak, Anggota Kelompok Kerja KPAI, sebagai tim khusus di berbagai lembaga internasional, terutama terkait perlindungan anak, gender dan MDGs serta sebagai konsultan Pengkajian dan Penyusunan Pedoman di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dengan demikian, isu-isu perlindungan anak sudah tidak asing lagi bagi Susanto, yang kini aktif menulis isu-isu perlindungan anak dengan berbagai topik aktual dan fenomenal di sejumlah media nasional, baik cetak maupun online.

Saat ini Susanto aktif menjalankan amanah sebagai Komisioner KPAI sebagaimana mandat dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Klarifikasi KPAI

Susanto menerangkan apa yang dilakukan KPAI terkait PB Djarum telah sesuai dengan aturan pemerintah terkait larangan penyertaan nama merek, logo, atau brand dalam penyelenggaraan audisi.

"Karena telah diatur dalam PP 109 tahun 2012. Jadi peraturan pemerintah telah melarang. KPAI hanya menjalankan tugas agar peraturan tersebut ditaati oleh semua pihak," kata Susanto kemarin.

Sebelumnya, KPAI menilai audisi umum Djarum telah mengeksploitasi anak lantaran menjadikan peserta audisi sebagai publikasi rokok djarum.

KPAI pun meminta kepada Djarum untuk mengganti logo tersebut sebelum akhirnya audisi dilanjutkan di kota-kota selanjutnya.

Diketahui PB Djarum akhirnya memutuskan untum menghentikan penyelenggaran audisi itu pada tahun 2020.

Keputusan PB Djarum menghentikan Audisi Umum Beasiswa Bulu Tangkis pada 2020 disampaikan melalui jumpa pers yang disampaikan Direktur Program Bakti Olahraga Djarum Foundation, Yoppy Rosiman, Sabtu (7/9/2019), di Hotel Aston Imperium, Purwokerto, Jawa Tengah.

Namun, permasalahan cap eksploitasi anak dikatakan Yoppy masih belum jelas.

“Yang dimaksud logo Djarum yang di mana? Kalau persepsi kita yang di anak-anak. Kalau memang itu, akan kita copot yang di anak-anak, tapi kan di situ kan ada pelatih, legend, panpel, apakah itu tidak boleh? Jadi pertanyaanya yang mana nih,” kata Yoppy.

Yoppy menambahkan, torehan prestasi atlet-atlet PB Djarum saat ini merupakan buah dari upaya panjang yang dilakukan PB Djarum dalam mencari bibit-bibit baru pebulutangkis Indonesia.



Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com 

Subscribe to receive free email updates: