Akses ke Lapangan Upacara Minim, Anak Buah Anies Injaki Rumput Seenaknya


Popnesia.com - Ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta yang mengikuti apel upacara di atas lahan reklamasi mengantre masuk ke lapangan upacara. Akibatnya akses menuju lokasi acara ini tersendat karena jumlah PNS yang datang cukup banyak. 

Untuk memperlancar akses ke lapangan ratusan PNS di izinkan berjalan diatas taman yang sudah di tanami rumput. 

"Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh jalan diatas rumput, biar lancar," kata salah satu petugas keamanan melalui pengeras suara. 

Mendengar imbaun itu ratusan PNS langsung naik ke atas taman. Meski sudah sebagain PNS naik ke atas taman namun akses menuju lapangan tetap tersendat lantaran banyak yang berdiri dan mengobrol di jalan. 

Upacara bendera di pantai Maju ini diikuti oleh semua jajaran pegawai Pemprov DKI. Jumlahnya mencapai 4.000 orang. Ada 75 bus Transjakarta yang disediakan untuk mengangkut para PNS ini ke pantai Maju. 

Sementara tu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan alasan dirinya menggelar upaca bendera diatas lahan reklamasi tersebut adalah simbol bahwa lahan itu milik negara bukan milik swasta. 

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menegaskan penyelenggaraan upacara bendera di pulau reklamasi untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat bahwa saat ini pulau buatan itu bukan tempat eksklusif bagi golongan tertentu saja. 

"Kita menyelenggarakan upacara disana sebagai simbol bahwa itu tanah kita, itu air kita, itu tanah air kita dan kita selenggarakan peringatan kemerdekaan tanah air ini di hasil tanah yang dulunya dikuasai dan tertutup oleh swasta," kata Anies.  

Namun kebijakan menggelar upacara bendera di pantai maju ini dikritik Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Dia menilai kebijakan ini sangat politis Menurut Gembong, upacara di atas lahan pulau palsu itu merupakan upaya Anies melegitimasi kebijakan-kebijakannya sudah ia ambil mengenai lahan reklamasi semisal penerbitan ribuan sertifikat izin mendirikan bangunan (IMB) beberapa waktu lalu. 

"Itu Kebijakan yang sangat politis. Dia mencari legitimasi. Padahal faktanya, di tengah masyarakat masih menjadi perdebatan," kata Gembong. 

akurat.com

Subscribe to receive free email updates: