MA Jatuhkan Vonis Jokowi Bersalah dalam Kasus Kebakaran Hutan,Ini Alasannya

Popnesia.com - Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bahwa pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersalah dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.

Keputusan MA yang memvonis Jokowi bersalah dalam kasus kebakaran hutan ini memperkuat vonis Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Keputusan MA yang vonis Jokowi bersalah dimuat dalam situs resmi mahkamahagung.go.id dengan nomor perkara 3555 K/PDT/2018.

Tercatat, keputusan tersebut dikeluarkan pada Selasa (16/7/2019).

Adapun hakim yang memutus ialah I Gusti Agung Sumanatha, Pri Pambudi Teguh, dan Nurul Elmiyah.

Adapun pihak Presiden Jokowi mengajukan kasasi pada 22 November 2018 dengan perkara perdata.

Selain Presiden Jokowi, pihak pemohon lainnya dalam kasasi tersebut ialah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Namun pada Selasa lalu MA pun resmi menolak kasasi yang diajukan oleh 3 pemohon.

“Tolak” tertulis dalam website resmi MA.

Ditolaknya kasasi tersebut membuat Presiden harus menerbitkan Peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat.


Kronologi

Dikutip Kompas.com yang melansir Kompas.id sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam putusan tertanggal 22 Maret 2017 menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memvonis Presiden Jokowi, empat menteri, Gubernur Kalteng, dan DPRD Provinsi Kalteng bersalah atau lalai dalam bencana asap yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan.

Putusan itu mengabulkan gugatan warga (citizen law suit) yang diajukan para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Gerakan Anti Asap (GAAs) Kalimantan Tengah terkait kebakaran hutan dan lahan pada 2015.

Atas putusan itu, Presiden dihukum untuk menerbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang penting bagi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, dengan melibatkan peran serta masyarakat, yang berupa tujuh peraturan pemerintah.

Tujuh peraturan pemerintah tersebut adalah PP tentang tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan Hidup; PP tentang baku mutu lingkungan; PP tentang kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; PP tentang instrumen ekonomi lingkungan hidup; PP tentang analisis risiko lingkungan hidup; PP tentang tata cara penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan PP tentang tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup.

Selain itu, Presiden juga dihukum untuk menerbitkan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang menjadi dasar hukum terbentuknya tim gabungan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah memutuskan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. (Desy Selviany)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com 

Subscribe to receive free email updates: