Pengakuan Novel Bamukmin soal Izin Unjuk Rasa di MK Dipatahkan Polisi, Jubir BPN Peringatkan PA 212

Popnesia.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono langsung merespon pernyataan dari Juru Bicara Persaudaraan Alumni ( PA212 ) Novel Bamukmin yang menyatakan sudah izin untuk menggelar aksi di Mahkamah Konstitusi.

Jawaban dari Argo Yuwono ini membuat Politisi Partai Gerindra sekalilgus Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi langsung berekasi.

Novel Bamukmin menjelaskan di Kompas TV bahwa aksi massa yang digelar di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi menyampaikan aspirasi masyarakat.

"keadilan untuk masyarakat untuk masalah pesta demokrasi yang berlangsung," kata Novel Bamukmin dikutip dari Kompas TV.

"kami menyampaik Mahkamah Konstitusi bahwa ada massa yang real mendukung MK untuk memutuskan perkara itu dengan seadil-adilnya, tanpa takut ada intervensi dari pihak manapun," tambah Novel Bamukmin.

Atas keputusan MK naanti, Novel Bamukmin menjelaskan bahwa sikap PA212 akan membicarakannya dengan BPN Prabowo-Sandi.

"kita kan nanti melihat putusan ini nanti gimana, aspirasi politik kita kan kita salurkan ke BPN sikap BPN terhadap putusan MK itu nanti gimana,

kita akan musyawarahkan antara BPN juga dengan ulama, mungkin dengan sikap BPN nanti mungkin ada ijtima ulama ke 4, bisa jadi," kata Novel Bamukmin.

Wartakota/Henry Lopulalan
Pasukan Bromob menjaga di Gedung Makhamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa(25/6/2019). Penjagaan MK di perketat untuk persiapan pembacaan hasil sidang oleh hakim MK pada pada hari kamis(27/6). (Warta Kota/Henry Lopulalan)
Wartakota/Henry Lopulalan Pasukan Bromob menjaga di Gedung Makhamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa(25/6/2019). Penjagaan MK di perketat untuk persiapan pembacaan hasil sidang oleh hakim MK pada pada hari kamis(27/6). (Warta Kota/Henry Lopulalan) ()
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menjelaskan bahwa akses utama di depan Gedung Mahkamah Konstitusi akan ditutup.

"pada prinispisn aksi di depan jalan protokol MK tidak kita izinkan, nanti akan kita tutup semua jadi tidak ada jalan masuk untuk ke depan MK, biarkan hakim bekerja tanpa tekanana dan semua persidangan disiarkan langsung oleh media," kata Argo Yuwono.

Bilamana nanti ada kelompok massa yang berkukuh menggelar aksi, kata Argo Yuwono, polisi akan mengarahkan ke sejumlah titik lain.

"ada Irti, patung kuda, kita arahkan ke sana," kata Argo Yuwono.

Menurut Argo Yuwono untuk pengamanan pembacaan putusan MK nanti, polisi menyiagakan 47 perseone gabungan dari TNI dan Polri.

"47 ribu personel yang disiapkan dari TNI/Polri, di depan mk ada 13 ribu kita siapkan, jalan semua ditutup, ada wilayah yang disiapkan untuk menyampaikan pendapat," kata Argo Yuwono.

Argo Yuwono menegaskan hingga kini belum kelompok massa yang menyerahkan izin untuk menggelar aksi

"sampai sekarang kita belum ada," kata Argo Yuwono.

"udah saya sudah sampaikan, ketika itu kita sudah lihat petugas sudah menyampaikan tinggal diterima atau tidaknya, orang utusan PA212 sudah menyampaikan seminggu lalu, coba dicek saja," timpal Novel Bamukmin.

"ada surat penolakan," jawab Argo Yuwono.

"balas lagi," kata Politisi Partai Gerindra Miftah Nur Sabri.




Miftah Nur Sabri mengingatkan pada Novel Bamukmin untuk segera menyerahkan kembali izin menggelar aksi massa.

"penting itu izin mesti masuk," kata Miftah Nur Sabri.

"izin biasa, prosedur itu pemberitahuan," jawab Novel Bamukmin.

Pada Rabu (26/6/2019) sejumlah massa aksi berdatangan ke sekitar Patung Kuda Monas, Gambir, Jakarta Pusat.

Melansir Tribunnews.com, menurut Abdullah Hehamahua, massa yang hadir kali ini berasal dari GNPF ulama, FPI, Persatuan Alumni 212, Ikatan Keluarga Besar MUI, dan Fraksi Fagma serta beberapa mahasiswa universitas.

Meski polisi mengatakan massa tidak ada izin, Abdullah Hehamahua menyinggung aksi kali ini sudah diberi tahu dan tak perlu adanya izin.

Bahkan, ia menyampaikan aspirasi unjuk rasa itu dijamin oleh pasal 28 UUD 45.

"Sehingga secara proseduril siapa saja yang melakukan unjuk rasa itu tidak perlu minta izin, hanya memberi tahu."

"Bukan izin, memberi tahu. Sehingga kalau memberi tahu selesai persoalan," ucapnya.

Abdullah Hehamahua, korlap aksi damai di MK, mengatakan pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi sesuai aturan undang-undang.

Aksi itu, kata mantan penasihat KPK ini, akan bubar pada pukul 17.00 sore nanti.

Abdullah Hehamahua meyakini aksi ini merupakan aksi damai dan jauh dari tindakan anarkis.

Bahkan, sudah enam kali unjuk rasa dilakukan tidak ada aksi kerusuhan yang terjadi.

"Kita pastikan sampai pukul 17.00, bahkan bisa lebih awal lagi ketika orasi-orasi sudah cukup," kata Abdullah Hehamahua, Rabu (26/6/2019).

"Salat berjamaah selesai akan kembali ke rumah masing-masing," sambungnya.(*)

Artikel ini telah tayang di tribunnewsbogor.com 

Subscribe to receive free email updates: