PB HMI Skak BPN Soal Pernyataan ‘Ngapain Lagi ke MK‘


Popnesia.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso mengungkapkan, awalnya kubu 02 tidak ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilpres 2019.

"Sebenarnya harus saya umumkan disini, saya beritahu bahwa awalannya Pak Prabowo-Sandi dan kami tim inti, itu tidak ada rencana untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," kata Priyo dalam diskusi bertajuk 'Mahkamah Keadilan Untuk Rakyat' di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/6/2019).

"Kan, sejak awal sebelum penghitungan secara resmi disampaikan oleh KPU RI, kami sudah menengarai beberapa catatan yang terlalu banyak dan beratnya catatan itu sehingga kita simpulkan ngapain lagi kita ke MK," sambungnya.

Selain tak ingin gugat ke MK, Priyo menyebut jika pihaknya juga sempat ragu melaporkan dugaan kecurangan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Bahkan saat itu kami juga ragu apakah perlu ke Bawaslu. Tapi kita melihat di Bawaslu masih ada berbagai personel-personel kelembagaan yang kita menginginkan adanya titik-titik terang untuk itu. Nah ini. Kemudian kesimpulan kita saat itu tidak usah ke MK," ujarnya.

Namun, lanjut Priyo, setelah mendengar berbagai pandangan dari pendukung militan 02 se-Indonesia yang memohon agar persoalan Pilpres dibawa ke MK, yang kemudian dibicarakan dengan Prabowo-Sandi, akhirnya mereka memutuskan mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 ke MK.

Pernyataan Priyo 'Ngapain lagi kita ke MK' mendapat kritik dari Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Respiratori Saddam Al Jihad yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam diskusi tersebut.

Menurutnya, pernyataan Priyo menunjukkan bahwa sejak awal kubu Prabowo-Sandi tidak percaya pada proses hukum di MK. Ia pun mengingatkan agar jangan membangun narasi politik tanpa fakta hukum.

"Jangan kita membuat narasi-narasi politik tapi tidak argumentasi secara yuridis. Kalau misalkan disebutkan 'ngapain kita ke MK'. Ini bahasa di awal ini bahaya. Bagi saya ini bahaya," ujar Saddam.

"Kalau disebut 'ngapain kita ke MK' berarti ada ketidakpercayaan terhadap MK yang notabene kalau kata Ketua MK, Pak Anwar Usman mengatakan 'kita tunduk terhadap konstitusi dan takut dengan Allah SWT.' Artinya secara konstitusional bahwa MK itu mengedepankan sisi-sisi hukum dan sisi-sisi konstitusi," sambungnya.

Untuk itu, Saddam kembali menegaskan bahwa dalam berpolitik harus mengikuti koridor hukum yang ada, serta narasi yang diciptakan harus dibuktikan secara faktual.

"Makanya saya pernah sampaikan bahwa demokrasi yang tidak ada koridor hukum adalah demokrasi kriminal. Kalau hari ini saya sebutkan lagi, politik yang tanpa koridor hukum maka itu adalah politik yang asumtif. Pembahasan dan sebagainya dan narasi-narasi yang dimunculkan harus dibuktikan secara faktual. Ini yang harus kita bangun bersama-sama," terangnya.

Lebih lanjut, Saddam berharap, para elit dapat memberikan contoh yang baik dalam berpolitik bagi masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Terutama dalam hal berargumentasi sesuai fakta dan berlandaskan hukum.

"Kalau kita bicara soal generasi milenial, generasi masa depan dan sebagainya, maka jangan cederai generasi muda, generasi milenial ini kedepannya, harus kita membahasakan ini dengan fakta-fakta hukum, kondisi-kondisi faktual, dan inilah hal-hal yang konstitusional. Kalau akhirnya kemudian MK tidak dianggap secara konstitusional, akan bahaya," pungkasnya.

Netralnews.com

Subscribe to receive free email updates: