Di ILC Sebut Jokowi Pemain Utama 'Sandiwara' Pembebasan Ba'asyir, Kapitra Skak Mat Mardani Ali Sera

Popnesia.com - Politisi Partai Keadilan Sejatera (PKS), Mardani Ali Sera menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemain utama dibalik polemik kasus pembatalan pembebasan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.

Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club yang dipandu oleh pembawa acara Karni Ilyas dalam tema 'Ustadz Ba'asyir: Bebaaas... Tidaak!' pada Selasa (29/1/2019).

Awalnya Mardani diberikan kesempatan untuk buka suara soal polemik kasus terpidana Bom Bali 2002, Abu Bakar Ba'asyir.

Menurut Mardani, selain Jokowi menjadi pemain utama, Abu Bakar Ba'asyir menjadi pemain penderita dalam kasus tersebut.

"Saya menilai pemain utama sandiwara ini adalah Pak Jokowi karena urut-urutannya jelas," kata Mardani.

"Sementara pemain penderita adalah Ustaz Abu Bakar Ba'asyir, Kasihan sekali Bang Karni sudah usia 80 tahun 'sedang dijadikan dijadikan komoditi' karena ada satu hal ya," sambungnya.

Hal tersebut ia jelaskan demikian lantaran menurut Mardani Abu Bakar Ba'asyir tak pernah mengajukan pembebasan bersyarat sebelumnya.

"Kenapa saya katakan demikian karena tidak ada permintaan dari pihak Ustaz Abu Bakar Ba'asyir untuk pembebasan bersyarat," jelas Mardani.

Mendengar hal itu, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera langsung menyanggah pernyataan tersebut.

Kapitra memaparkan bahwa sebelumnya pihak Abu Bakar Ba'asyir melalui kuasa hukumya, Mahendradtta pernah mengajukan permohonan demi kemanusiaan.

"Jangan dibawa kesitu, lihat apa yang dikatakan saudara Mahendradatta, tahun 2017 sudah ada permohonan demi kemanusiaan itu yang dibahas," papar Kapitra.

"Iya itu yang dibahas karena untuk pembebasan perlu ada payung hukum," imbuhnya.

Menurutnya pernyataan yang disampaikan oleh Mardani sudah termasuk sesuatu yang tendensius.

"Jadi jangan langsung pemain ini sudah tendensius. Apa yang dimainkan? Ini ada kepentingan manusia yang ditindaklanjuti," jelas Kapitra.

"Ini hanya saya luruskan biar tidak bias di publik," imbuhnya.

Akan tetapi, Mardani tampak tak menghiraukannya.

"Kemanusiaan, bukan pembebasan monggo monggo (silakan siilakan)," ucap Mardani.

"Jadi Bang Karni pemain penderitanya Ustaz Abu Bakar Ba'asyir dan kita tidak bisa melepaskan ini dari ketika ini memang menjelang pemilu."

"Saya ini politisi tapi tidak ingin mempolitisasi," sambung Mardani.

Mardani terus memaparkan pandangannya.

Ia kembali menegaskan bahwa kasus Abu Bakar Ba'asyir merupakan bagian dari politik untuk menraik perhatian masyarakat jelang Pemilu 2019.

"Yang ada Ustaz Abu Bakar Ba'ayir sedang coba untuk dipolitisasi dijadikan kasusnya untuk menarik simpati. Ini ketika respon publik kuat itulah maka berubah," tandasnya.


Diketahui sebelumnya, Abu Bakar Ba'asyir batal dibebaskan karena sejumlah pertimbangan.

Ba'asyir tidak mampu memenuhi syarat sesuai ketentuan bebas bersyarat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

Terdapat empat syarat untuk pemenuhan bebas bersyarat, satu di antaranya yakni menjalani dua per tiga masa pidana.

Sementara Abu Bakar Ba'asyir telah memenuhi syarat tersebut, di mana masa pidananya 15 tahun dan hingga kini telah menjalani masa tahanan 9 tahun.

Sedangkan untuk tiga syarat lainnya termasuk menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI dan Pancasila secara tertulis, Abu Bakar Ba'asyir enggan menandatangani, ia berdalih hanya akan setia pada ajaran Islam, tidak lainnya.

Lebih lanjut Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengungkapkan bahwa sebenarnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyambut baik permohonan Abu Bakar Ba'asyir bebas atas dasar kemanusiaan.

"Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh," ujar Moeldoko, seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (23/1/2019).

"Namun, ya, presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan," tambah Moeldoko.

Meski kini batal dibebaskan, Moeldoko menjamin fasilitas kesehatan untuk Abu Bakar Ba'asyir tidak akan berubah.

"Akses Ba'asyir ke fasilitas kesehatan enggak berubah. Itu standar. Bahkan akan kita lebihkan, ya, apabila membutuhkan. Itu untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, enggak bisa dikurangi," kata Moeldoko.

(TribunWow.com/Atri/Nirmala)

Subscribe to receive free email updates: