Blunder, Ide Naikkan Rasio Pajak Prabowo Bisa Bikin Pengusaha Khawatir, Ini Lantarannya....


Popnesia.com - Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memaparkan sejumlah ide dan gagasan jika dirinya terpilih sebagai pimpinan negara periode 2019-2023. Salah satunya adalah peningkatan gaji PNS dengan meningkatkan rasio pajak dari saat ini 10 persen menjadi 16 persen. 

Prabowo menaksir, jika rasio pajak meningkat menjadi 16 persen, negara akan mendapatkan USD 60 miliar. Nah, penerimaan itu menurut Prabowo bisa digunakan untuk kenaikan gaji PNS untuk mencegah korupsi di kalangan birokrat. 

Rasio pajak adalah perbandingan antara penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Nisbah ini yang sering dipakai untuk mengukur kinerja pemungutan pajak.

Pada 2017, rasio pajak Indonesia dalam arti sempit sebesar 8,47 persen. Arti sempit yakni penerimaan pajak yang hanya dikelola oleh Ditjen Pajak. Sementara dalam arti luas, termasuk bea cukai dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sumber daya alam sebesar 10,58 persen. Selanjutnya di 2018, rasio pajak Indonesia dalam arti luas sebesar 11,5 persen. 

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, target pasangan calon nomor urut 02 itu merupakan sikap yang kontradiktif dan inkonsisten. Sebab, Prabowo-Sandi juga mengusulkan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh), baik PPh Badan maupun orang pribadi.

Selain itu, mereka menjanjikan penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah pertama, penghapusan pajak sepeda motor, dan pembebasan pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bagi pelaku bisnis digital untuk dua tahun pertama. 

Yustinus berpendapat, menaikkan rasio pajak bukanlah perkara mudah. Dengan PDB 2018 sebesar Rp 14.745 triliun, maka perlu kenaikan penerimaan perpajakan Rp 663 triliun untuk mencapai rasio pajak 16 persen.

Yustinus mengatakan, kenaikan rasio pajak yang dinilai tak realistis itu bisa membuat wajib pajak dan pengusaha khawatir. 

"Jangan sampai para PNS keburu girang bukan kepalang, di saat bersamaan para pelaku usaha dan wajib pajak ketar-ketir karena siap-siap jadi sasaran perburuan target pajak. Jangan-jangan bukan lagi 'berburu di kebun binatang', tapi 'mengail di akuarium'. Malas berburu di hutan," kata Yustinus kepada kumparan, Sabtu (19/1). 



Menurut dia, cara yang paling tepat menaikkan rasio pajak yakni melakukan reformasi perpajakan atau tax reform. Mulai dari perbaikan regulasi, proses bisnis, sistem administrasi, tata organisasi, dan SDM. 

Target peningkatan rasio pajak pun harus secara gradual-proporsional. Hal ini dinilai penting, sebab membangun sistem pajak pertama-tama harus membangun ekosistem dan environment yang kondusif.

"Hal itu agar racikan antara peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan kualitas regulasi, penyempurnaan administrasi, peningkatan mutu sumber daya, dan perbaikan iklim berusaha bisa berjalan beriringan," jelasnya. 

Adapun rasio pajak Indonesia dalam arti luas di 2012 sebesar 14,6 persen, di 2013 sebesar 14,3 persen, di 2014 sebesar 13,7 persen, di 2015 sebesar 11,6 persen, di 2016 sebesar 10,8 persen, di 2017 sebesar 10,7 persen, dan meningkat kembali di 2018 sebesar 11,5 persen.

Sementara pendapatan negara pajak, bea cukai dan PNBP sebesar Rp 1.386 triliun (2014), Rp 1.341 triliun (2015), Rp 1.349 triliun (2016), Rp 1.439 triliun (2017), dan Rp 1.664 triliun (2018). Kumparan.com

Subscribe to receive free email updates: