Kedua politikus muda itu berdebat secara mendalam terkait Prabowo-Sandi dan Jokowi-Ma'ruf. Perdebatan berlangsung sengit dengan saling sindir, tetapi dengan konten mendalam, serta diselingi canda tawa.
Kedua politikus muda yang punya hubungan senior dan junior di Universitas Indonesia ini juga terlihat berdebat dengan santun, dan penuh rasa hormat.
Kedua politikus itu adalah Rian Ernest, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Faldo Maldini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam biodatanya di website psi.id, Rian Ernest ditulis pernah menjadi anak buah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Selama bekerja bersama Ahok, Rian sering memeriksa dokumen dari sisi hukum sebelum ditandatangan Ahok.
Selama dua tahun bekerja langsung bersama Ahok, Rian mendapatkan pengalaman berharga yang menyadarkannya bahwa menjadi seorang pejabat bukan pekerjaan remeh.
Kini, Rian Ernest yang juga Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta itu terdaftar sebagai mahasiswa Master Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, atas beasiswa penuh.
Perdebatan Rian Ernest dan Faldo Maldini diposting di akun youtube Asumsi dengan judul 'Pangeran, Mingguan - DEBAT SERU RIAN ERNEST VS FALDO MALDINI!'.
Salah satu yang dibicarakan adalah terkait topik HAM yang dianggap Pangeran Siahaan menjadi masalah di kedua kubu, baik Prabowo-Sandi maupun Jokowi-Ma'ruf.
Dianggap memiliki masalah lantaran di kubu Presiden Jokowi terdapat beberapa nama yang menyangkut masalah HAM, begitu juga di kubu Prabowo Subianto.
Faldo Maldini mendapat kesempatan lebih dulu terkait penuntasan masalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Faldo Maldini mengatakan bahwa rekomendasi tim gabungan pencari fakta (TGPF) harus dikerjakan oleh pemerintahan saat ini yang dipimpin Presiden Jokowi.
"Ya, itu dikerjakan saja, dan itu memang yang punya power sekarang Pak Jokowi. Menurut gua sih begitu bang. Kita sama-sama nggak sepakat ada kejahatan HAM. Menurut gua siapapun orang yang terlibat, ya sudah selesaikan," kata Faldo Maldini.
Menurut Faldo Maldini kejahatan terhadap HAM harus diselesaikan.Tak ada satupun alasan untuk tidak menyelesaikan masalah kejahatan HAM.
"Gua terlepas dari itu, sampai saat ini aksi kamisan masih terjadi. Rapor merah dari Komnas HAM masih ada sampai kemarin ke Pak Presiden. Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan juga, tapi gua tak mau memperpanjang ke arah sana," ujar Faldo Maldini.
Menuru Faldo Maldini,kini pihanya dalam posisi menunggu TGPF,dan Presiden yang memiliki political will untuk membereskan hal tersebut.
"Kalo gua ngomong gua akan membela ini, pasti orang akan mukulin gua. Karena banyak sekali orang-oranng yang tersakiti gara-gara ini.nggak hanya tahun 98," ujar Faldo Maldini.
Lempar-Lempar Handphone
Sementara itu Rian Ernest menjelaskan masalah penyelesaian HAM dengan lebih dulu menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) tak ada sangkut pautnya dengan pelanggaran HAM.
"Pak Jokowi itu nggak ada sangkut pautnya dengan pelanggaran HAM, itu titik. Pak Prabowo jelas dengan segalah hormat kepada Pak Prabowo, beliau sendiri mengatakan 'saya menculik aktivis untuk mengamankan negara'. Cari aja bro,beliau sendiri mengakui kok. itu satu. Kedua,memang dalam politik kita tak bisa berharap semuanya persepsinya baik," ujar Rian Ernest.
Namun, Rian Ernest memberi gambaran jika ada 2 pilihan, dimana Jokowi memiliki orang yang punya catatan terkait HAM,serta Prabowo Subianto sendiri yang punya catatan terkait HAM tersebut,maka harus pilih yang mana?
"Mau pilih mana? dalam politik nggak ada yang sempurna, dan kita pilih mana lebih baik, atau mencegah orang nggak baik untuk menjabat. itu politik sih menurut gua," kata Rian Ernest.
Rian Ernest lalu menyudahi pembicaraannya terkait HAM, lalu langsung masuk ke topik kasus kebohongan Ratna Sarumpaet.
"Itu aja sih kalau soal HAM. Kalau Pak Prabowo kan catatan lama yang akan tetep ada. Tapi kaya kemarin soal Ratna Sarumpaet yang masih ada grasa grusu gitu kan, kita jadi masih agak dag dig dug nih, apakah beliau ini sudah tanda kutip selesai dari catatan masa lalu itu, apalagi lempar-lempar hape gitu katanya," ujar Rian Ernest.
Pangeran Siahaan, Faldo Maldini, dan Rian Ernest pun langsung tertawa. Faldo Maldini kedengeran menyebut 'gosipnya'.
Tapi mereka tak meneruskan lagi obrolan soal lempar-lempar handphone itu. Pangeran Siahaan sebagai pembawa acara juga menganggap hal itu sebagai bagian mencairkan suasana yang ia anggap menegang begitu masuk topik penyelesaian pelanggaran HAM.
Mari kita simak video selengkapnya :
Latar Belakang Rian Ernest
Dikutip dari laman psi.id, diketahui Rian Ernest dilahirkan dari orangtua yang berbeda etnis dan negara. Ayahnya orang Jerman dan ibunya orang Indonesia dari etnis Tionghoa.
Orangtua Rian bertemu saat ibunya menempuh studi arsitektur di Jerman Barat pada 80-an. Sayangnya usia pernikahan orangtuanya Rian tidak lama.
Setelah resmi berpisah, ibunya memboyong Rian yang saat itu berusia 3 tahun dan adiknya kembali ke Indonesia. Di Indonesia Rian, ibu, dan adiknya tinggal di rumah kakek dan neneknya di kota Bekasi.
Sejak kecil Rian sudah terbiasa dengan keluarga besanya yang beragam dari sisi etnis dan agama. Bekal ini yang membuat Rian mudah bergaul dengan siapa saja.
Saat duduk di SMAN 82 Jakarta Selatan pun Rian diterima teman-temannya tanpa membedakannya sebagai penganut Katolik.
Penghasilan ibunya yang tidak menentu mendorong Rian mencari uang tambahan dengan menjadi model majalah dan catwalk.
Dari pekerjaan itu, Rian dapat mengumpulkan uang untuk keperluan sehari-hari dan sekolahnya. Rian mulai giat belajar.
Ia semakin mempelajari pelajaran yang sangat ia sukai, yaitu pelajaran Tata Negara. Pelajaran ini membuka wawasannya tentang berbagai lembaga negara, fungsi dan wewenangnya, serta pentingnya berbagai lembaga itu dalam menentukan maju mundurnya suatu negara dan rakyatnya.
Ketertarikannya itu membuatn Rian mantap memilih Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Dengan ketekunan belajar, Rian berhasil meraih cita-citanya: ia diterima di FHUI pada 2005.
Semula Rian ingin menjadi jaksa. Namun cita-cita itu ia urungkan setelah mengetahui bahwa gaji fresh graduate di kejaksaan pada 2003 hanya 2 juta Rupiah.
Pada titik itu, Rian menyadari pentingnya arti remunerasi yang layak bagi penegak hukum untuk menangkis godaan korupsi.
Rian kemudian memilih spesialisasi hukum bisnis. Rian pertama kali bekerja di firma hukum Melli Darsa & Co.
Di sana Rian mengerjakan hukum bidang pasar modal, perbankan, asuransi, mineral, dan migas. Rian banyak membantu melakukan audit hukum terhadap perusahaan-perusahaan, termasuk BUMN.
Tapi sesudah bekerja 1,5 tahun dan sering terlibat dalam transaksi bisnis yang cukup bergengsi, Rian merasa hampa dalam pekerjaannya yang agak jauh dari pelayanan kepada sesama. Hasrat untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat selalu memanggil Rian.
Seorang kawan lama Rian yang sudah bekerja bersama Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengajak Rian untuk magang di balai kota untuk membantu Ahok.
Memang gaji yang ditawarkan Ahok tidak sebesar saat Rian bekerja di firma hukum. Tapi itu ia terima karena panggilan untuk melayani masyarakat.
Selama bekerja bersama Ahok, Rian sering memeriksa dokumen dari sisi hukum sebelum ditandatangan Ahok.
Rian sering menemukan “jebakan Batman” yang intinya mencoba menjerumuskan Ahok ke dalam lubang teknis hukum.
Selama dua tahun bekerja langsung bersama Ahok, Rian mendapatkan pengalaman berharga yang menyadarkannya bahwa menjadi seorang pejabat bukan pekerjaan remeh. Pekerjaan itu sangat mulia dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kini Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta itu terdaftar sebagai mahasiswa Master Public Administration di Lee Kuan Yew School of Public Policy, Singapura, atas beasiswa penuh.
Bekerja di bawah Ahok dan belajar kebijakan publik di sekolah kebijakan publik terbaik di Asia itu, memberikan bekal lebih bagi Rian untuk berpolitik demi Indonesia yang lebih baik dan jauh dari korupsi.Tribunnews.com