Sebut Zaman Orde Baru Bebas Bercadar, Peraturan Pemerintah Era Soeharto Ini Skak Mat Fahri Hamzah

Image result for fahri hamzah vs cadar

Fahri: Zaman Pak Harto Cadar Tidak Ada Masalah

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, menanggapi pelarangan cadar di UIN Yogyakarta. Ia membandingkan dengan zaman Orde Baru, cadar diperbolehkan. Tapi ia mempertanyakan saat ini di bawah Jokowi dan era reformasi malah 'ditakuti' soal cadar.

"Di zaman Pak Harto saja teman saya bercadar ngga ada masalah, kok malah di zaman kebebasan kaya gini orang bercadar ditakut-takuti," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018.

Menurutnya, peristiwa itu merupakan framming. Frame pemerintahan ini takut tentang Islam. Sehingga identitas Islam dinisbatkan pada radikalisme. Di antaranya jenggot, jidat hitam, celana cingkrang, jilbab, dan cadar.

"Lagi-lagi itu framming. Dulu saya kuliah di Depok, arqom belum dilarang di Indonesia. Mahasiswa-mahasiswa UI banyak yang bercadar. Nggak ada masalah. Sekarang zaman reformasi kebebasan dipimpin oleh orang liberal metal katanya, tapi kok nakutin orang kerjaannya," kata Fahri.

Menurutnya, cadar merupakan pilihan pribadi seseorang. Ia mencontohkan ada perempuan yang tak mau ada orang yang melihat badannya. Sehingga ia mengontrol sendiri badannya.

"Buat dia itulah kebebasan dia, saya nggak mau dilihat orang, ya kenapa, apa masalahnya, apalagi ada dalil agamanya," kata Fahri.

Ia menilai pelarangan cadar menunjukkan jalan pikiran yang buntu, memiliki otak sempit dan berbahaya. Sebab, meski tak ada aturan main lembaga tetap tak boleh merampas hak asasi orang.

"Ini otak-otak sempit kaya gini berbahaya. Karena dia datang membangun persepsi sendiri yang negatif tentang nilai-nilai agama. Itu yang salah. Ini harus diperbaiki ke depan. Sehingga Indonesia bisa jadi soko guru bagi kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan kebebasan berpendapat," kata Fahri.

Menurutnya, kalau memang mau mengidentifikasi orang yang bercadar maka cadarnya bisa dibuka lalu dipakai lagi. Istri dan anaknya pun tak pakai cadar. Tapi ia mengerti kalau ada orang yang bercadar maka itu pilihannya.

"Kenapa anda harus menginvasi pilihan orang. Biarin dong. Masa itu membuat orang sulit teridentifikasi, siapa bilang. Gampang aja identifikasi. Kalau mau jadi sekuler, sekuler beneran. Sekuler kan hormati kebebasan individu ya biarin aja. Itu kebebasan individu orang," kata Fahri.

Ia mempertanyakan mereka yang bercadar lalu dicurigai mau mengembangkan terorisme. Sebab di Mekkah saja ada jutaan orang bercadar tapi tak ada yang meledakkan bom.


"Jadi pikiran-pikiran yamg dihantui strategi ora.g lain, itu yang harus dicemaskan, dosen-dosen rektor-rektor harus ditakutkan, karena oramg itu bawa agenda orang lain," kata Fahri
.
Benarkah di Zaman Soeharto Bebas Bercadar seperti Kata Fahri Hamzah?
Ilusrasi cadar
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik keras larangan menggunakan cadar bagi mahasiswi oleh rektorat UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 

Menurut Fahri, zaman sekarang justru lebih mengekang kebebasan hak warga negara. Fahri membandingkan dengan era Orde Baru yang memperbolehkan wanita menggunakan cadar.  
Tetapi, benarkan rezim Orde Baru memperbolehkan cadar? 

Jangankan cadar, Soeharto bahkan 'alergi' dengan simbol-simbol Islam seperti jilbab. Larangan penggunaan jilbab pernah diterapkan pada masa Orde Baru. Larangan itu menyebabkan perempuan muslimah menggunakan jilbab di rumah, tetapi tidak menggunakan jilbab saat beraktivitas di kantor pemerintahan. 

Di era Orde Baru, jangan harap menemukan polwan atau prajurit TNI wanita yang berjilbab.
Beberapa sekolah dan universitas juga mengusulkan agar pelajar wanita tidak menggunakan jilbab untuk foto di ijazah dengan alasan agar mudah mencari kerja. Hal ini menyebabkan muslimah berjilbab memiliki keterbatasan pilihan karir saat itu.

Klimaksnya, pada 17 Maret 1982, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Departemen P dan K) RI mengeluarkan SK 052/C/Kep/D.82, isinya kebijakan baru pemerintah terkait standardisasi penggunaan seragam sekolah secara nasional.

Pasal 1 ayat (2) aturan tersebut menerangkan seragam sekolah adalah pakaian untuk digunakan saat belajar di sekolah, yang di-satu ragamkan. Kemudian, Pasal 5 ayat (4) hanya mengakomodasi seragam khas yakni dengan tutup kepala khas, lengan panjang, dan rok panjang, bukan jilbab. 

Rezim Orde Baru tak memberikan kompromi terhadap keberadaan para siswi berjilbab di sekolah-sekolah negeri. Sehingga pilihan yang tersedia hanya dua: terus bersekolah namun membuka jilbabnya atau terus berjilbab namun harus pindah ke sekolah swasta.


















Dikutip dari historia.id, kasus jilbab menjadi heboh ketika tahun 1989. Ketika itu beredar isu "jilbab beracun" bahwa ada sekelompok perempuan berjilbab yang kerjanya menebarkan racun di pasar-pasar. Situasi tersebut menyebabkan muslimah berjilbab terpojok dan membuka jilbabnya. 

Jilbab pada masa Orde Baru diartikan sebagai representasi kelompok Islam ekstrimis yang bisa mengganggu keamanan negara. Jilbab bukan lagi dianggap sebagai pilihan religius individu, tapi sejenis bentuk pemberontakan. Sehingga, rezim saat itu mencurigai ideologi dan kesetiaan muslimah yang menggunakan jilbab kepada negara.

Namun isu “jilbab beracun” justru menjadi titik balik perlawanan. Sebagian umat Islam bereaksi karena marah terus dipojokkan oleh rezim Soeharto. Dipelopori para mahasiswa, sepanjang tahun 1990, di kota-kota besar marak terjadi demonstrasi untuk menentang peraturan pemerintah yang mendiskriminasi para perempuan berjilbab.

Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah berpikir ulang untuk melonggarkan tekanan kepada kaum Islam. Maka pada 16 Februari 1991 ditetapkanlah SK.No.100/C/Kep/D/1991, yang intinya berisi membolehkan para siswi untuk mengenakan pakaian yang didasarkan pada keyakinannya. 

Dalam SK yang baru itu tidak disebutkan jilbab tetapi menggunakan istilah lain yaitu seragam khas. Dalam aturannya dinyatakan "Siswi (SMP dan SMA) yang karena keyakinan pribadinya menghendaki penggunaan pakaian seragam sekolah yang khas dapat mengenakan pakaian seragam khas yang warna dan rancangan sesuai lampiran III dan IV. Pada lampirannya bisa dilihat bentuk seragam khas yang dimaksud, yang tidak lain adalah busana muslimah dengan jilbab.
SK itu muncul hanya 6 tahun sebelum Soeharto lengser. Sisanya, hampir selama 26 tahun, penggunaan simbol agama di instansi pemerintahan, sekolah negeri, dan universitas negeri sangat dibatasi.kumparan.com

Subscribe to receive free email updates:

2 Responses to "Sebut Zaman Orde Baru Bebas Bercadar, Peraturan Pemerintah Era Soeharto Ini Skak Mat Fahri Hamzah"

  1. Dapatkan Keuntungan Daftar dan Main Judi Online pada Agen Terpercaya
    AgenS128.org selalu memberikan banyak keuntungan
    daftar sekarang juga dan ambil Bonus nya!
    Ingat Sabung Ayam Ingat AgenS128
    Menang Berapapun Langsung Di BAYAR!!
    Ajak teman anda bermain dan dapatkan Bonus Referral hingga 7%
    Info Lebih Lanjut Hubungi Contact Kami :
    BBM : D8B84EE1 / BBM : AGENS128
    Line id : agens1288
    WhatsApp : 087789221725

    BalasHapus
  2. POKER RUSIA - POKER DOMINO CEME CAPSA TERPERCAYA
    100 % Player VS Player Asli Tanpa Robot
    Bonus Turn Over & Bonus Referal Tertinggi Lho..
    Tunggu Apalagi..Ayo Bergabung Bersama Kami
    Ayo Daftar Di Poker Rusia

    BalasHapus