Jangan Kaget, Ini Dampak Interpelasi PDIP dan Nasdem kepada Anies Sandi



Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies Sandi) terancam interpelasi dari DPRD DKI.
Wacana itu digulirkan Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Nasdem yang menilai Anies Sandi telah melanggar aturan dalam pembuatan kebijakannya.
Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menilai, langkah yang diambil PDIP itu adalah wajar adanya dan sah.
“Sah-sah saja hal interpelasi. Tidak perlu dipersoalkan,” katanya kepada RMOL (grup pojoksatu.id), Jumat (26/1/2018).
Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu juga menilai hak interpelasi itu diajukan karena memang cukup beralasan.
“Karena mungkin ada Perda yang dilanggar Anies, yang merugikan masyarakat, rakyat kecil, atau sebaliknya,” jelasnya.
Namun demikian, Pangi ragu dewan PDIP bakal serius menggarap itu.
“Apalagi hak interpelasi, hanya minta penjelasan. Jadi nggak punya dampak apa-apa,” kritiknya.
Salah satu kebijakan Anies Sandi yang dipersoalkan Fraksi PDIP terkait penataan kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Di mana salah satu ruas jalan di sana, Jalan Jati Baru Raya ditutup hampir sepanjang hari hanya untuk dijadikan lapak jualan bagi pedagang kaki lima (PKL).
Menurut dia, meski mengakomodir kepentingan PKL, kebijakan tetap melanggar aturan.
Yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 27 yang mengatur soal penggunaan jalan hanyalah bagi pengendara, bukan pedagang.
“Jalan umum dipakai untuk jualan ya enggak benar juga, walaupun untuk rakyat kecil,”
“Sepanjang yang saya tahu, setiap regulasi di langgar itu enggak boleh, walaupun untuk rakyat kecil,” tegas Pangi.
Untuk diketahui, ada dua kebijakan Anies-Sandi yang dianggap melanggar UU. Yakni, penataan kawasan Tanah Abang, dan pemberian izin penyelenggaraan kegiatan besar di Monas.
Untuk penataan kawasan Tanah Abang, kebijakan yang dianggap melanggar UU yakni penempatan PKL di salah satu ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang.
Kebijakan tersebut dinilai melanggar peraturan tentang lalu lintas.
Sedangkan kebijakan pembukaan Monas untuk kegiatan masyarakat dinilai telah mengesampingkan Keputusan Presiden Nomor 25/1995.
Dalam Kepres tersebut, Monas seharusnya menjadi kawasan yang steril untuk kegiatan-kegiatan besar karena berdekatan dengan Istana Negara.
Untuk merealisasikan rencananya itu, PDIP dan Nasdem akan melakukan safari politik ke fraksi-fraksi lain, bahkan rencananya dua partai akan mengajak partai pengusung Anies-Sandi, Gerindra dan PKS.
Syarat penggunaan hak interpelasi setidaknya minimal 15 tanda tangan dukungan anggota dewan dari dua fraksi.
Sejauh ini sudah ada dua fraksi, PDIP dan Nasdem

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Jangan Kaget, Ini Dampak Interpelasi PDIP dan Nasdem kepada Anies Sandi"

Posting Komentar