Anies Batalkan HGB Pulau Reklamasi, Dosen Hukum Agraria UGM Lontarkan Pernyataan Nylekit Banget

Anies-Sandi
Kontroversi proyek reklamasi Teluk Jakarta terus berlanjut. Terlebih lagi, sejak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno berjanji untuk menghentikan proyek itu saat masa kampanye Pilkada DKI 2017.
Berusaha merealisasikan janjinya, Anies telah menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar membatalkan sertifikasi Hak Guna Bangunan (HGB) terhadap tiga pulau reklamasi Teluk Jakarta, yakni Pulau C, D dan G.
Pakar Hukum Agraria UGM Nur Hasan
Melihat hal tersebut, Pakar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada Nur Hasan mempertanyakan sikap Pemprov DKI Jakarta yang dianggap labil karena sebelumnya telah mengeluarkan surat Hak Pengelolaan (HPL) untuk pulau-pulau tersebut.
"Dulu kok memberikan persetujuan untuk diberikan HGB. Nah, sekarang kok menggugat," ujar Hasan di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (13/1).
Dalam aspek hukum, pembatalan sertifikasi HGB di atas HPL bisa saja dilakukan. Namun, hanya jika ditemui cacat administratif di dalamnya.
"Kalau syarat dipenuhi, prosedur dipenuhi, dibuat oleh pejabat yang berwewenang, ya artinya itu sah. Tapi kalau sebaliknya ada syarat yang tidak dipenuhi, ya terbuka disitu tapi kan persoalannya pembuktian. Itu dari sisi hukum murni," terangnya.
Meski begitu, dia menyebut hal itu lazim, karena salah satu pihak bisa ajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). "Cuma ya itu tadi, wong sudah menyetujui kok meminta untuk membatalkan, kan dari sisi logika, moral, dan hukum kurang jalan," tandasnya.
Sebelumnya, Anies mengatakan, surat yang bernomor 2373/-1.794.2 itu ditandatnganinya pada tanggal 29 Desember 2017. Dalam surat tersebut, dinyatakan alasan permohonan pembatalan, yakni karena Pemprov DKI tengah melakukan kajian mendalam dan komprehensif mengenai kebijakan juga pelaksanaan reklamasi. Kajian itu perlu dilakukan karena ada berbagai masukan dari para ahli dan masyarakat terkait reklamasi.
"Sejauh ini dalam review awal telah ditemukan dampak buruk dari kebijakan ini dan indikasi atau dugaan cacat prosedur dalam pelaksanaan reklamasi," tutur Anies yang dikutip dalam salinan surat permohonan yang diterima JawaPos.com, Selasa (2/1).

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Anies Batalkan HGB Pulau Reklamasi, Dosen Hukum Agraria UGM Lontarkan Pernyataan Nylekit Banget"

Posting Komentar