5 Catatan Merah BPK Terkait Pembelian Lahan Waduk Pondok Rangon, Nomor 5 Paling Memalukan

5 Catatan Merah BPK Terkait Pembelian Lahan Waduk Pondok Rangon, Nomor 5 Paling Memalukan
Pembangunan Waduk Pondok Rangon III mangkrak.
Belum ada pengerukan sama sekali sampai awal 2018.
Bahkan sepanjang 2017, lahan waduk tak dikeruk sehingga masih berupa hutan.
Padahal Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air sudah membebaskan lahan seluas 24 hektar disana sejak 2016
Dana yang digelontorkan juga besar, yakni Rp 32 milliar.
Tapi sejumlah kesalahan fatal dalam pembebasan lahan membuat Dinas SDA tak bisa segera membangun waduk di lokasi itu.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Pandapotan Sinaga mengaku kecewa Dinas Sumber Daya Air (SDA).
Menurut Pandapotan, hal itu menunjukkan cara kerja yang buruk sehingga berimbas pada hasil.
Apalagi setiap tahun ditargetkan harus selesai dibangun 5 waduk buatan.
Pandapotan mempertanyakan, keabsahan lahan Pondok Rangon III, Cipayung, Jakarta Timur tersebut. "Sudah dibayar kok tidak bisa dibangun. Ujar Pandapotan, Selasa (23/1/2018)
“Nah, saya malah dengar kabar Kepala Dinas SDA sudah disurati Gubernur soal masalah tanah Pondok Rangon III,” ungkap Pandapotan.
Surat yang diberikan gubernur ke Kepala Dinas SDA berupa surat peringatan.
Surat peringatan dilayangkan karena pembebasan lahan waduk Pondok Rangon III memiliki catatan merah di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Komisi D DPRD DKI akan menyurati Dinas SDA meminta penjelasan soal pembangunan waduk dan pengadaan tanah selama ini, terutama menyangkut Waduk Pondok Rangon III yang masuk catatan merah BPK.
Sebab jika hanya membeli tidak dilakukan pengerjaan itu sangat menyakitkan.
“Banyak, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) perlukan anggaran. Dinas Kesehatan aja perlu, untuk beli inpus,” kata Pandapotan.
Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Teguh Hendrawan, membantah tentang surat peringatan tersebut.
"Nggak ada. Belum tahu saya," ucap Teguh ketika dihubungi Wartakotalive.com lewat pesan singkatnya, Senin (22/1/2018) malam.
Setidaknya terdapat 5 catatan merah BPK DKI terkait pembelian lahan yang menghabiskan APBD DKI sebesar Rp 32 milliar pada 2016.
Ini daftarnya berdasarkan LHP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2016 :
1. Tak pakai sosialisasi
Dalam LHP BPK ditulis pembebasan lahan dilakukan tanpa ada sosialisasi ke warga dan pemilik tanah terkait rencana pembebasan lahan.
2. Dokumen perencanaan tak memadai
Pemeriksa BPK melaporkan bahwa terjadi perbedaan informasi informasi dari pejabat di Dinas SDA terkait sudah rampung atau belumnya perencanaan pembebasan lahan tersebut.
BPK kemudian mengambil kesimpulan pengadaan tanah dilakukan tanpa proses perencanaan yang memadai.
Diketahui bahwa proses pengadaan tanah dilakukan hanya berdasarkan dokumen perencanaan yang disusun kepala UP Pengadaan Tanah Dinas SDA.
Menurut Kepala UP Pengadaan Tanah Dinas SDA, dokumen perencanaan disusun berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan Seksi perencanaan bidang aliran timur Dinas SDA.
Tapi Kepala seksi perencanaan bidang aliran timur Dinas SDA mengonfirmasi kajian perencanaan pembangunan waduk Pondok Rangon III belum selesai disusun pihak konsultan perencana.
3. Perbedaan nama
Nama yang tercantum dalam peta bidang tanah berbeda dengan nama-nama warga penerima ganti rugi dari Dinas SDA.
Peta bidang tanah dibuat BPN Jakarta Timur berdasarkan permintaan Dinas SDA.
4. Tak bisa balik nama
Pembuatan akta jual beli oleh notaris pada September 2016 dilakukan sebelum pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
Imbasnya Dinas SDA tak bisa melakukan pendaftaran tanah atau proses balik nama atas tanah waduk Pondokrangon III.
5. Catut nama KJPP
Ini kasus paling memalukan.
Dinas SDA menyebut memakai kantor jasa penilai publik (KJPP) KMP untuk memberi kesimpulan perkiraan besarnya nilai ganti kerugian bidang per bidang dalam pembebasan lahan waduk Pondokrangon III.
Dibuktikan dengan surat perintah kerja (SPK) nomor 11494/-1.711.37 tanggal 30 November 2015.
Tapi dari hasil konfirmasi BPK ke KJPP KMP, diketahui laporan akhir pembebasan lahan Pondokrangon III bukan produk KJPP KMP.
Pihak KJPP KMP mengaku tak pernah menandatangani kontrak pekerjaan penilaian tanah waduk Pondok Rangon III dengan pihak Dinas SDA.
Dari hasil klarifikasi lebih lanjut ketahuan pihak yang melakukan penilaian atas nama KJPP KMP adalah saudara USA.(ote)

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "5 Catatan Merah BPK Terkait Pembelian Lahan Waduk Pondok Rangon, Nomor 5 Paling Memalukan"

Posting Komentar